Ket. Foto : Penjabat Bupati TTS, Edison Sipa
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Sebanyak 15 desa di Kabupaten TTS tak bisa mencairkan ( hangus) dana desa tahap 1 gara-gara tak mampu menyelesaikan SPJ hingga batas waktu (19 Juni) lalu. Akibatnya, dana desa sebesar 60 persen tak bisa dicairkan untuk membiayai program APBDes. Ke-15 desa tersebut yaitu Desa Tuasene, Biloto, Oe’ekam, Naip, Oebaki, Supul, Nasi, Tumu, Olais, Oehan, Oebo, Hoebety, Oenino, Fatuoni dan Nenotes.
Penjabat Bupati TTS, Edison Sipa membenarkan 15 desa tak bisa mencairkan dana desa tahap 1. Oleh sebab itu, dirinya berjanji akan memberikan pembinaan untuk 15 kepala desa tersebut.
“ Kita akan berikan pembinaan untuk 15 kepala desa yang tak bisa mencairkan dana desa tahap 1. Pembinaan akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Sipa, 1 Juli 2024 di aula Mutis, Kantor Bupati TTS.
Dalam waktu dekat lanjut Sipa akan dilakukan BAP terhadap 15 kepala desa tersebut. Hal dimaksudkan untuk mengetahui penyebab dari gagalnya ke-15 desa tersebut mencairkan dana desanya.
Selain kepala desa, Kadis PMD, Sekertaris, Kabid dinas PMD juga akan dI-BAP untuk mengetahui penyebab gagalnya pencairan dana desa.
“ Kita sudah bentuk tim khusus nanti semuanya akan di-BAP untuk mengetahui penyebab pasti gagalnya pencairan dana desa di 15 desa itu,” ujarnya.
Dari hasil BAP lanjut Sipa, jika ada temuan maka akan Ditindaklanjuti dengan melakukan audit oleh inspektorat.
“ BAP dulu, nanti kalau ada indikasi temuan atau penyelewenangan baru kita lakukan audit,” tegas pria berkaca mata ini.
Informasi yang dihimpun SUARA TTS. COM, salah satu penyebab gagalnya pencairan dana desa adalah pajak yang tidak mampu setorkan kepala desa. Pasalnya uang pajak tersebut sudah digunakan kepala desa untuk kepentingan lain.
“ salah satunya masalah pajak. Ada juga yang melakukan pembayaran melebihi RAB,” ungkap sumber.
Ket. Foto: Yusuf Soru, Wakil Ketua (Waket) DPRD TTS
Yusuf Soru, Waket DPRD TTS menyayangkan dana desa tahap 1 untuk 15 desa di kabupaten TTS gagal cair. Menurutnya, akibat ulah kepala desa tersebut, pembangunan di 15 desa tersebut menjadi mandek.
“ Yang paling dirugikan dari gagalnya pencairan dana adalah masyarakat. Karena itu kepala desa yang kerja tidak betul ini harus diberikan sanksi tegas,” pinta politisi PDI perjuangan ini.
Dirinya juga menyoroti kinerja Dinas PMD. Menurutnya Kepala Dinas PMD juga harus dievaluasi atas kegagalan pencairan dana desa tersebut.
“ Kadis PMD juga harus ikut bertanggung jawab atas kegagalan ini. Kadis juga harus dievaluasi kinerjanya. Kalau kerja tidak betul sebaiknya diganti. Karena baru kali ini gagal pencairan dana desa sebanyak 15 desa,” pintanya. (DK)
