Example 728x250
Berita

Ombudsman NTT: Tunjangan DPRD Harus Sesuai SBU dan Kondisi Ekonomi Rakyat

2
×

Ombudsman NTT: Tunjangan DPRD Harus Sesuai SBU dan Kondisi Ekonomi Rakyat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
Ket foto : dialog publik terkait Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 tentang tunjangan perumahan dan transportasi DPRD NTT, Selasa (9/9) di ruang rapat lantai I Kantor Gubernur NTT

Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu

SUARA TTS.COM | SOE- Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur Jhoni Asadoma menggelar dialog publik terkait Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 tentang tunjangan perumahan dan transportasi DPRD NTT, Selasa (9/9) di ruang rapat lantai I Kantor Gubernur NTT.

Example 300x600

Dialog tersebut menghadirkan Forkopimda, akademisi Undana Umbu Lili Pekuali, akademisi Unkris Frits Fangidae, aliansi mahasiswa, LSM, media, serta pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa DPRD NTT secara kelembagaan telah menyatakan kesediaan agar Pergub 22/2025 dievaluasi kembali sesuai mekanisme, aturan, dan aspirasi publik. Ia berharap dialog tersebut memberi masukan untuk menyesuaikan besaran tunjangan dengan kondisi keuangan daerah.

Aliansi mahasiswa yang hadir menegaskan agar tunjangan DPRD ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Data BPS Maret 2025 mencatat angka kemiskinan NTT masih 18,6 persen atau sekitar 1,1 juta jiwa.

Pandangan serupa juga disampaikan Ombudsman NTT. Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, menegaskan bahwa perhitungan besaran tunjangan DPRD wajib mengacu pada sejumlah aturan, di antaranya PP Nomor 18 Tahun 2017 jo. PP Nomor 1 Tahun 2023, Permendagri 62 Tahun 2017, PMK 39 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, hingga Pergub NTT Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum (SBU).

Menurut Ombudsman, tunjangan DPRD yang melampaui SBU berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun temuan BPK. Karena itu ia menyarankan Pergub 22/2025 direview dengan menyesuaikan besaran tunjangan pada SBU, hasil survei tim penilai kewajaran harga, dan kondisi riil masyarakat NTT.

“Apresiasi kami untuk aliansi mahasiswa yang konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat dengan cara damai serta media yang terus mengawal isu ini. Jangan pernah berhenti mencintai NTT,” ujar Darius.(Sys)

Example 300250
Example 120x600