Ket foto : Nampak tenaga honorer saat berada di kantor DPRD Kabupaten TTS
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Sebanyak 1.689 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tidak diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sebagian dari mereka telah lama mengabdi. Namun karena tidak diakomodir dalam usulan PPPK Paruh Waktu , ratusan tenaga honorer mendatangi Kantor DPRD TTS, Kamis (25/9/2025), untuk menyampaikan aspirasi dan meminta lembaga legislatif memperjuangkan nasib mereka.
Mereka menilai Pemda TTS bersikap tidak adil. Pasalnya, meski alasan yang dikemukakan adalah keterbatasan anggaran, semua tenaga honorer tetap diwajibkan mengisi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) berhari-hari.
Ketua Komisi IV DPRD TTS, Religius Usfunan, usai berdialog dengan para tenaga honorer, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Menurutnya, Pemda TTS memang belum mengusulkan ribuan tenaga honorer tersebut karena masih terkendala anggaran.
“Kami akan bangun komunikasi dan mendorong supaya mereka diperhatikan. Komisi juga akan mengupayakan audiensi dengan Kementerian PAN-RB,” ujarnya.
Lebih lanjut Ketua DPC PKB TTS ini menjelaskan bahwa beban pembiayaan PPPK paruh waktu sepenuhnya dibebankan ke daerah. Kondisi ini membuat Pemda TTS kesulitan mengambil keputusan.
“PAD TTS hanya Rp43 miliar, sementara untuk 1.689 tenaga honorer saja dibutuhkan dana Rp52 miliar. Karena itu, butuh keputusan politik. Fraksi-fraksi di DPRD TTS akan mengusahakan audiensi dengan Komisi X DPR RI,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD TTS, Arsianus Nenobahan, menambahkan bahwa Komisi I dan IV akan duduk bersama untuk merumuskan langkah politik menyelesaikan persoalan ini.
“Kita akan komunikasi dengan Komisi X DPR RI untuk minta kepastian, sekaligus melobi BKN dan Menpan-RB,” ujar Ketua DPC Gerindra TTS tersebut.(Sys)
