Oleh: Honing Alvianto Bana, M.Psi.
Kita memang hidup di zaman yang aneh. Banyak pihak yang seharusnya menjadi pelayan publik dan teladan masyarakat, sekarang justru terjebak dalam sikap yang narsistik dan haus validasi.
Mereka begitu emosional terhadap kritik namun di saat yang sama mereka bertindak tidak manusiawi terhadap masyarakat yang mereka layani.
Kasus di TTS di mana seorang staf Dukcapil menertawakan logat masyarakat dan menjadikannya sebagai konten di media sosial adalah potret nyata dari runtuhnya esensi profesionalisme.
Apa Artinya Menjadi Seorang Profesional?
Secara objektif profesionalisme mengandung dua pilar utama. Pertama adalah Kompetensi yaitu sebuah kemampuan yang lahir dari latihan ketekunan dan komitmen teguh untuk bertahan di tengah kesulitan.
Kedua adalah Totalitas atau pemberian diri secara utuh untuk melayani masyarakat. Seorang profesional tidak bekerja setengah-setengah melainkan dengan sepenuh hati dan jiwa layaknya seorang pelayan restoran yang tulus atau seorang dosen yang mengabdi pada ilmu pengetahuan.
Namun apa yang kita lihat pada oknum staf di TTS tersebut adalah kebalikan dari keduanya. Ia tidak kompeten dalam menjaga etika dan ia tidak total dalam melayani. Fokusnya terpecah karena satu mata pada pekerjaan namun satu mata lainnya terobsesi pada kamera ponsel dan jumlah likes.
Dekonstruksi Penampilan Profesional
Jika kita menggunakan kacamata dekonstruksi Jacques Derrida kita akan menemukan sebuah paradoks. Untuk tampil profesional, seseorang tidak boleh terobsesi untuk tampil seperti seorang profesional.
Mengapa? Karena ketika seseorang terlalu sibuk memoles citra diri agar terlihat hebat keren atau lucu di media sosial ia sedang melakukan tindak kepura-puraan.
Sikap memoles adalah tindak menutupi apa yang alami. Seorang profesional yang sejati tidak boleh berpura-pura. Jika ia berpura-pura misalnya dengan berpura-pura melayani padahal sedang sibuk membuat konten maka esensinya sebagai profesional seketika menghilang.
Inilah arogansi birokrasi yang dibungkus dengan narsisme digital karena mereka lebih mencintai polesan citra daripada substansi pengabdian.
Mekanisme Pertahanan Diri dan Kerapuhan Mental
Sikap haus validasi ini berakar pada narsisme yang dangkal. Staf yang menertawakan warga tersebut merasa dirinya lebih penting dan lebih tinggi derajatnya daripada rakyat yang dilayaninya. Padahal secara psikologis perilaku reaktif dan merendahkan orang lain seringkali merupakan bentuk kompensasi berlebihan atas perasaan rendah diri atau inkompetensi yang disembunyikan dalam batin.
Menertawakan logat warga adalah mekanisme pertahanan diri untuk menciptakan jarak kekuasaan sehingga oknum tersebut merasa memiliki kendali di tengah ketidakmampuannya bekerja secara total. Mereka adalah orang-orang yang secara mental rapuh sehingga membutuhkan validasi eksternal melalui konten media sosial untuk menutupi kekosongan identitas profesionalnya. Mereka lebih memilih memoles diri secara digital daripada mengasah kompetensi yang seharusnya menjadi ekspresi dari apa yang mereka hayati di dalam batin.
Ekspresi vs Polesan
Profesionalisme yang sesungguhnya adalah ekspresi bukan polesan. Penampilan seorang ASN seharusnya merupakan pernyataan bahwa saya kompeten dan saya bekerja dengan total. Penampilan tidak boleh dipakai untuk mengelabui mata masyarakat dengan pencitraan yang manipulatif.
Sikap pura-pura dalam pelayanan publik adalah simbol mental penipu yang berusaha menyembunyikan kegagalan performa di balik layar HP. Ketika seorang staf lebih sibuk menjadi selebgram dadakan di kantornya ia sedang membohongi publik dan dirinya sendiri. Padahal apa yang kita tampilkan sedapat mungkin harus sejalan dengan apa yang kita hayati. Itulah arti kesejatian diri.
Kesimpulan
Kita tidak boleh lagi memaklumi para pelayan publik yang menjadikan ruang birokrasi sebagai panggung narsisme pribadi.
Ketika seorang staf atau pegawai lebih sibuk mengejar validasi digital daripada menghargai martabat masyarakat yang dilayaninya, ia bukan lagi seorang profesional, melainkan parasit bagi kepercayaan publik. Ketidakmampuan membedakan antara ruang pengabdian dan konten hiburan adalah contoh nyata atas matinya nurani dan etika pekerjaan.
Jangan biarkan nasib masyarakat digantungkan pada tangan-tangan orang yang sibuk memoles citra di atas kesulitan masyarakat yang mengantre demi mengurus dokumen kependudukan.
Karena pada akhirnya, membiarkan narsisme berkuasa dalam birokrasi adalah cara tercepat untuk merobohkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakatnya sendiri.
