Ket foto : Kepala SMA Negeri 1 Mollo Selatan
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), menjadi sorotan setelah sejumlah guru mengeluhkan hak mereka yang belum dibayarkan selama enam bulan hingga satu tahun. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut tidak dilakukan secara transparan.
Sejumlah guru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku hingga kini belum menerima hak yang seharusnya mereka peroleh. Ada yang mengaku belum dibayar selama enam bulan, bahkan ada yang mengaku haknya tertunda hingga satu tahun.
Menurut para guru, persoalan tersebut telah berulang kali dipertanyakan kepada Kepala SMA Negeri 1 Mollo Selatan, Roni Atonis. Namun, mereka mengaku belum memperoleh kepastian mengenai waktu pembayaran hak-hak tersebut.
Para guru juga mengklaim sempat mendapat jawaban yang dinilai tidak memuaskan. Mereka bahkan menuding kepala sekolah pernah mengatakan agar mereka melapor kepada siapa saja jika merasa keberatan. Selain itu, kepala sekolah juga disebut mengaku tidak takut dilaporkan karena dekat dengan Gubernur. Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Roni Atonis.
Saat dikonfirmasi wartawan, Roni menjelaskan keterlambatan pembayaran hak para guru bukan disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan karena bendahara sekolah, Yakob Neolaka, mengundurkan diri sejak Maret 2026.
Menurut Roni, sebelum mengundurkan diri, Yakob mengalami musibah keluarga. Dalam rentang dua bulan pada tahun 2025, ibu dan ayahnya meninggal dunia sehingga memengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai bendahara sekolah.
Roni mengatakan, setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pihak sekolah langsung mengusulkan bendahara pengganti kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Usulan itu telah disampaikan sejak Mei 2026, namun hingga kini Surat Keputusan (SK) bendahara baru belum diterbitkan.
“Kalau SK bendahara baru sudah keluar, hak-hak guru langsung kami bayarkan. Uangnya masih ada di bank,” ujar Roni.
Ia menjelaskan, guru yang mengaku belum menerima hak selama satu tahun merupakan penerima tunjangan sertifikasi. Sementara hak guru lainnya yang tertunda sekitar enam bulan akan dibayarkan setelah seluruh proses administrasi selesai.
Roni juga menyampaikan bahwa sekolah telah menerima Dana BOS tahap pertama sekitar Rp240 juta dan tahap kedua dengan nominal yang hampir sama.
Menanggapi tudingan dirinya pernah mengatakan tidak takut dilaporkan karena dekat dengan Gubernur, Roni membantah keras. Ia menegaskan pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mollo Selatan dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ketika wartawan meminta nomor telepon mantan bendahara, Yakob Neolaka, guna memperoleh keterangan pembanding, Roni menolak memberikannya dengan alasan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan yang bersangkutan.
Usai wawancara, Roni juga mengirimkan pesan WhatsApp kepada wartawan yang meminta agar pemberitaan mengenai persoalan tersebut tidak dipublikasikan terlebih dahulu.
“Kakak dengan hormat nanti kita ketemu dulu, tidak usah kasih naik, ini kan tidak terlalu berat,” tulis Roni dalam pesan WhatsApp yang diterima wartawan, Kamis3/7/2026
Permintaan tersebut memunculkan pertanyaan karena persoalan yang dikeluhkan para guru menyangkut hak-hak mereka yang hingga kini belum dibayarkan.
Hingga berita ini diterbitkan, nomor telepon mantan bendahara belum diberikan kepada wartawan. Media ini juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Yakob Neolaka serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terkait proses pengangkatan bendahara baru dan mekanisme pencairan hak-hak guru di SMA Negeri 1 Mollo Selatan. (Sys/ST).
