Ket. Foto: Ketua Komisi IV DPRD TTS, Relygius Usfunan
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Ketua komisi IV DPRD TTS, Relygius Usfunan angkat bicara mengenai hasil konsultasi komisi IV, komisi I dan Pemerintah ke BKN dan Kemenpan RB terkait nasib PPPK paruh waktu yang terlambat diusulkan dan kendala pembiayaan.
Politisi PKB yang akrab disapa Egi ini menjelaskan, untuk usulan PPPK paruh waktu, Kemenpan RB siap membuka aplikasi guna pengusulan PPPK paruh waktu.
“ Kemenpan RB siap buka aplikasi lagi agar Pemda bisa usulkan PPPK paruh waktu. Jadi jika Pemda mau usulkan Kemenpan RB siap buka aplikasi,” terang Egi kepada wartawan Kamis, 9 Oktober 2025 di Soe.
Terkait pembiayaan lanjut Egi, menurut BKN pembiayaan PPPK paruh waktu dikembalikan ke pemda disesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Artinya pembiayaan gaji, tunjangan, gaji 13 dan THR untuk PPPK paruh waktu dibiaya dari pendapatan asli daerah (PAD).
Hal inilah yang menjadi kendala untuk Pemda TTS mengusulkan PPPK paruh waktu. Pasalnya, untuk membiayai gaji 1.690 PPPK paruh waktu perbulan dibutuhkan biaya 4 Miliar dengan gaji sesuai UMP yaitu Rp. 2.186.000. Pertahun ditambah gaji 13 dan THR dibutuhkan sekitar 54 miliar untuk pembiayaan PPPK paruh waktu.
“ PAD kita masih rendah dan kesulitan untuk membiayai PPPK paruh waktu. Inilah yang menjadi kendala Pemda TTS dalam mengangkat PPPK paruh waktu,” ujar mantan wakil ketua DPRD TTS ini.
Untuk itu, dirinya meminta para calon PPPK paruh waktu untuk bersabar guna memberikan ruang bagi Pemda TTS dan DPRD TTS untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar skema pembiayaan PPPK paruh waktu bisa dibiayai pemerintah pusat.
“ Kita minta waktu, agar Pak Bupati dan DPRD TTS bisa membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar skema pembiayaan PPPK paruh waktu bisa dibiayai dari APBN. Karena kalau mau dari PAD itu sangat sulit,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Merasa nasib PPPK paruh waktu tak jelas, para honorer yang masuk calon PPPK paruh waktu menggelar aksi demo di kantor Bupati TTS, Rabu 8 Oktober 2025. Mereka menuntut agar segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“ Batas waktu usulan rekrutmen dan pengisian DRH untuk PPPK paruh waktu sudah selesai/ditutup tapi Pemda TTS tidak juga mengusulkan perekrutan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat. Akibatnya, nasib kami menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, hari ini kami menuntut keadilan agar kami harus diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” sebut para honorer.
“ Jika tuntutan kami tidak dijawab/dikabulkan, kami akan bergerak dengan jumlah massa yang lebih besar untuk duduki kantor bupati atau bila perlu kami akan tidur di kantor bupati untuk perjuangkan nasib kami,” tegas para honorer yang didominasi ibu-ibu. (DK)
