Ket. Foto : Nampak suasana Lokakarya konsultasi publik bertajuk “ Menuju Pengelolaan Landscape Berkelanjutan Kab TTS bertempat di aula Hotel Blessing Kota Soe
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan bekerja sama dengan ICRAF Indonesia, Jumat 29 Agustus 2025 menggelar Lokakarya Konsultasi Publik bertajuk “Menuju Pengelolaan Lanscape Berkelanjutan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bertempat di aula Hotel Blessing, Kota SoE.
Pengelolaan Lanscape berbasis alam atau Nature-based Solution (NBS) dinilai sangat efektif dalam menghadapi perubahan iklim guna memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi lokal.
Pendekatan ini meliputi tindakan restorasi hutan, pengelolaan lahan basah dan konservasi tanah dengan memanfaatkan fungsi alami ekosistem.
Selain menyerap karbon dioksida, NBS juga meningkatkan kemampuan lingkungan beradaptasi terhadap banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut.
Karena itu, pengelolaan Lanscape yang terintegrasi dengan NBS menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan iklim berkelanjutan.
Rencana pengelolaan landscape pun berperan krusial dengan memetakan area
strategis untuk intervensi, seperti zona restorasi hutan, sehingga implementasi NBS dapat lebih terarah dan berdampak nyata.
Sejalan dengan hal tersebut, pada 29 Desember 2023 lalu, Kabupaten TTS telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bentang Lahan, yang terdiri dari tiga gugus tugas, yaitu: Gugus Tugas Tata Kelola Bentang Lahan, Gugus Tugas Kemitraan dan Kerjasama Multi Pihak, dan Gugus Tugas Pangan dan Gizi.
Ketiga gugus tugas tersebut mengemban visi bersama: “Terwujudnya bentang lahan Timor Tengah Selatan yang lestari dan harmonis, ditopang dengan ekosistem yang seimbang untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera.”
Kepala Bappeda Kab. TTS, Johanis Benu dalam sambutannya mengatakan, perlu komitmen bersama semua stakeholder bersama masyarakat dalam melakukan pengelolaan bentang lahan berkelanjutan. Hal ini penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tahan perhadap perubahan iklim dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan pendekatan NBS.
“ Dukungan semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah harus terus dilaksanakan
dengan berbagai sumber daya yang ada. Perencanaan bentang lahan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyusunan kegiatan oleh semua pihak sehingga kegiatan akan menjadi
terkoordinasi dan mencapai apa yang diharapkan,” ungkap Benu.
Dirinya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada ICRAF yang sudah mendukung pemerintah dalam mengatasi persoalan terkait perubahan iklim guna pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan. Pengelolaan bentang lahan yang berlanjutan dengan pendekatan NBS akan berdampak pada peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan kemiskinan.
Untuk itu, BAPPEDA telah berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan pangan, pendidikan dan Dinas P3A guna melakukan mensinergikan program dengan program yang sudah dilakukan INCRAF di 12 Desa.
“ intervensi program yang dilakukan ICRAF di 12 desa kita sinergikan dengan program-program dari OPD terkait. Sasaran kita, desa-desa yang memiliki potensi pertanian, tapi masih banyak masyarakat miskin dan anak stunting. Kita berharap nantinya lewat kegiatan ini bisa berdampak pada ketahanan pangan dan juga menekan angka stunting dan kemiskinan,” harapnya.
Sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana Pengelolaan Landscape Berkelanjutan, Pokja Pengelolaan Bentang Lahan Kab. TTS telah melakukan pemetaan pemangku kepentingan, serangkaian kajian, identifikasi isu, perumusan strategi intervensi, pembagian peran, serta penyusunan mekanisme pembiayaan, monitoring, dan evaluasi. Rumusan awal ini dituangkan dalam draft dokumen Rencana Pengelolaan Bentang Lahan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Melalui forum Konsultasi Publik, draf tersebut dipaparkan agar dapat memperoleh masukan,kritik, dan saran dari para pemangku kepentingan. Seluruh masukan akan digunakan untuk
menyempurnakan rencana induk dan peta jalan pengelolaan lanskap berkelanjutan. Dokumen ini nantinya diharapkan dapat terintegrasi ke dalam proses perencanaan pembangunan formal Kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan rencana turunan lainnya.
Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, dalam pernyataannya mengatakan kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan hari ini untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap rumusan rencana intervensi dalam pengelolaan Sub-Landscape di Kabupaten.
Pada kesempatan tersebut juga dikonfirmasi hasil penyusunan rencana pengelolaan Sub-Landscape serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap berbagai rumusan, strategi, dan intervensi pengelolaan Sub-Lanskap.
“ Lokakarya ini bertujuan untuk memfinalisasi berbagai hasil kesepakatan bersama mengenai pentingnya perencanaan pengelolaan sub-lanskap di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta menyampaikan hasil penyusunan rencana pengelolaan sub-lanskap dari berbagai proses yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang didukung oleh Pemerintah Kanada.
Land4Lives sendiri bertujuan memberdayakan komunitas rentan, terutama perempuan dan anak perempuan, dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengambilan keputusan lingkungan dan komunitasyang lebih partisipatif.
Program Land4Lives diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi lokal yang lebih tangguh terhadap iklim, khususnya bagi kelompok rentan di Kabupaten TTS,” pungkasnya. (DK)
