Ket foto : Nampak aksi demo Aliansi Suara Fatbar beberapa lalu
Laporan Reporter SUARATTS.COM. Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Kupang –Koordinator Aliansi Suara Fatbar, Justus Petrus Karma, menyatakan pihaknya akan menggalang kekuatan bersama sejumlah organisasi di Kabupaten Kupang untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Desa Poto dalam waktu dekat.
Rencana aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap Kepala Desa Poto, Melki Sedek Petang, yang dinilai tidak responsif terhadap musibah banjir yang berulang kali melanda wilayah RT 002, 003, dan 004 Dusun I Bonatama.
Menurut Justus, banjir yang terjadi di wilayah tersebut dipicu oleh luapan Sungai Oelakobis dan Sungai Nek’oni yang telah berlangsung sejak tahun 2020. Meski persoalan ini sudah berkali-kali disampaikan oleh warga, hingga kini belum ada penanganan yang tuntas.
Ia menjelaskan, pada 25 Februari 2026 dirinya bersama warga telah menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada pihak terkait. Bahkan masalah banjir tersebut juga telah dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Fatuleu Barat.
Namun demikian, Justus menilai belum ada respons nyata dari Kepala Desa Poto terhadap kondisi yang dialami warga.
“Ironisnya, meskipun alat berat berupa excavator telah diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas PUPR bersama Camat Fatuleu Barat untuk melakukan normalisasi sungai, kepala desa belum pernah turun langsung meninjau lokasi pekerjaan,” ujarnya.
Normalisasi sungai yang direncanakan sepanjang sekitar 1,1 kilometer tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 700 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Sejauh ini bantuan BBM yang terkumpul berasal dari Pemerintah Kabupaten Kupang sebanyak 200 liter, ditambah 200 liter dari para donatur, serta sekitar 100 liter dari swadaya masyarakat.
Dari total sekitar 500 liter solar yang telah digunakan, pekerjaan normalisasi sungai masih belum rampung. Operator excavator memperkirakan masih dibutuhkan tambahan sekitar 200 liter solar agar pengerjaan dapat diselesaikan secara maksimal.
Justus mengungkapkan, pihaknya telah berulang kali meminta dukungan tambahan BBM dari Kepala Desa Poto. Namun permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan dengan alasan ketiadaan anggaran.
Akibatnya, masih terdapat sekitar 100 meter alur sungai yang belum digali, serta beberapa titik yang belum ditangani secara optimal. Kondisi ini dikhawatirkan kembali memicu luapan air ke permukiman warga apabila tidak segera dituntaskan.
Diketahui, excavator telah berada di lokasi sejak 21 Maret 2026 dan mulai beroperasi pada 22 hingga 25 Maret 2026. Namun hingga saat ini Kepala Desa Poto disebut belum terlihat turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir.
Selain menyoroti persoalan banjir, Justus juga mempertanyakan belum disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2025 oleh Kepala Desa Poto.
Ia mendesak Camat Fatuleu Barat serta Bupati Kupang untuk segera memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila laporan tersebut belum disampaikan.
Lebih lanjut, Justus yang juga merupakan warga Desa Poto menegaskan bahwa pihaknya akan menagih komitmen politik kepala desa terkait visi dan misi yang pernah disampaikan saat audiensi pada 28 Juni 2023 di Aula Kantor Desa Poto.
Dalam visi yang disampaikan, Kepala Desa Poto berkomitmen mewujudkan pemerintahan desa yang transparan menuju masyarakat Desa Poto yang maju dan berkeadilan.
Sementara dalam misinya, pemerintah desa menekankan pengelolaan dana desa yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan melalui musyawarah dan gotong royong, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan, pertanian modern, dan dukungan bagi nelayan kecil.
Selain itu, pemerintah desa juga berkomitmen memaksimalkan program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.
Namun menurut Justus, kondisi yang terjadi saat ini dinilai belum sejalan dengan komitmen yang pernah disampaikan tersebut.
“Apa yang dijanjikan dalam visi dan misi harus dibuktikan, bukan hanya disampaikan saat kampanye,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah desa dalam waktu dekat, Aliansi Suara Fatbar bersama warga tetap akan melanjutkan rencana aksi demonstrasi sebagai bentuk desakan agar pemerintah desa lebih serius menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.(Sys/ST).
