Ket. Foto : Nampak suasana Audience antara Yayasan SSP dengan pimpinan dan anggota DPRD TTS di ruang Banggar
Laporan Reporter SUARA TT. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Dalam rangka kampanye 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan (25 November – 10 Desember), Yayasan Sangar Suara Perempuan (SSP) menggelar audience dengan pimpinan dan anggota DPRD TTS, Senin 2 Desember 2024. Audience yang berlangsung di ruang Banggar tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD TTS, Aris Nenobahan.
Pantauan SUARA TTS. COM, hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, Wakil Ketua, Aris Nenobahan, Anggota DPRD, Albinus Kase, Hendrikus Babys, Habel Hotty, Yerim Fallo dan Jean Neonufa, Direktur Yayasan SSP, Rambu Mella, Sekertaris Komisi Penanggulan Aids Kabupaten TTS, Okto Nabunome, perwakilan ODHIV, perwakilan Pemuda dan kelompok dampingan Yayasan SSP, Asosiasi Ojek SOPPAN, dan KIPDA.
Direktur Yayasan SSP, Rambu Mella mengucapkan terima kasih kepada DPRD TTS yang telah bersedia melakukan Audience sebagai bagian rangkaian kampanye 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan. Audience tersebut dikatakan Rambu, dilakukan dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk mengajak dan mendorong DPRD TTS untuk hadir memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dengan melahirkan regulasi yang pro terhadap perempuan korban kekerasan. Kedua, untuk menegaskan jika masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan bentukan pelanggaran HAM. Ketiga, menggalang gerakan solidaritas semua elemen termaksud DPRD untuk menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan keempat mengajak semua DPRD TTS untuk sama-sama melakukan kampanye 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan.
“ Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten TTS cukup tinggi. Oleh sebab itu, lewat Audience ini kita ingin mengajak DPRD TTS untuk ikut dalam gerakan solidaritas penghapusan kekerasan terhadap perempuan,” ungkap Rambu.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan ODHIV, perwakilan Pemuda dan kelompok dampingan Yayasan SSP, Asosiasi Ojek SOPPAN, dan KIPDA juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi untuk DPRD TTS.
Perwakilan orang muda berharap adanya wadah atau ruang untuk anak mudah dapat meningkatkan keterampilan dan mengaktualisasikan bakatnya melalui Balai latihan kerja dan magang kerja.
Pemerintah diharapkan menyiapkan tenaga psikolog agar dapat memberi layanan bagi kaum muda yang sedang ada dalam masalah maupun menjadi korban kekerasan guna membantu menghilangkan troma korban.
Sementara itu, perwakilan komite penyandang distabilitas (KIPDA) Kabupaten TTS menyebut, masih banyak layanan fasilitas ditempat umum yang belum aksesibilitas bagi disabilitas. Belum semua disabilitas dapat mengakses bantuan sosial dan layanan kesehatan, seperti PKH, KIP, KIS dan bantuan sosial Iainnya. Masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah tentang pemenuhan hak-hak disabilitas bagi masyarakat terutama bagi orang tua sehingga masih banyak orang tua, malu dan menyembunyikan anak yang mengalami disabilitas dari lingkungan sosial. Kaum diisabilitas tidak dilibatkan dalam kegiatan musrenbang dari tingkat dusun sampai ke desa, sehingga tidak dapat memberikan usul/saran dan gaagasan terkait dengan kebutuhan disabilitas. Belum ada pengobatan khusus untuk penderita kusta di kabupaten TTS sehingga penderita kusta harus mencari pelayanan di kabupaten Iain (Kab.TTU), akibatnya dapat melahirkan distabilitas baru.
“ Kami (Kaum Distabilitas) juga ingin dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan di daerah termaksud dalam musrembAng. Hal ini penting agar kami bisa menyuarakan kepentingan kami. Kami juga mendorong agar dalam pembangunan fasilitas umum harus ramah terhadap kaum distabilitas,” sebut.
Setelah mendengar aspirasi dan rekomwndasi tersebut, DPRD TTS bersepakat untuk menerima dan siap menindaklanjuti seluruh masukan/rekomendasi yang disampaikan dalam Audience.
DPRD juga akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, mencegah dan menekan angka penyebaran AIDS.
DPRD TTS juga akan berkoordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait guna menghadirkan balai latihan kerja untuk pemuda dan kaum distabilitas guna mengembangkan minat dan bakat.
“ Kami dari DPRD TTS memberikan Apresiasi kepada Yayasan SSP dan teman-teman semua yang telah memberikan perhatian khusus dalam upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan. DPRD TTS lewat fungsi dan kewenangan siap mendukung Yayasan SPP dan seluruh pihak terkait dalam upaya menekam angk kekerasan terhadap perempuan dan angka Aids di Kabupaten TTS,” tegas Wakil Ketua DPRD TTS, Aris Nenobahan. (DK)
