Ket. Foto : Nampak suasana Kunker komisi I DPRD Propinsi NTT dan Komisi 1 DPRD Kab TTS ke desa persiapan Maiskolen
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Komisi I DPRD Propinsi NTT dan Komisi 1 DPRD Kab TTS berkomitmen penuh untuk memperjuangkan 20 desa pemekaran di Kabupaten TTS menjadi desa definitif. Hal ini diungkapkan dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Propinsi NTT dan Komisi 1 DPRD Kab TTS di Desa Persiapan Maiskolen dan Desa Persiapan Nekbaun, Kamis 13 Februari 2025.
Hadir dalam kunker tersebut dari Komisi 1,
Sekertaris komisi 1, Hiro Banafanu, Wakil Ketua Komisi Ambrosius Reda, anggota komisi Randy Durhaman, Alo Ladi, Anton Landi, David Boimau dan Odylia Selati Kabba,A.MD,Farm. Dari komisi 1 hadir, Ketua Komisi, Marthen Natonis, Wakil Ketua Komisi, Yerim Fallo, Sekertaris Komisi, Jacobus Banamtuan, anggota komisi Hendrikus Babys dan Ruba Banunaek serta Kadis PMD Kabupaten TTS, Christ Tlonaen.
Sekertaris komisi 1 DPRD Propinsi NTT, Hiro Banafanu menegaskan Komisi 1 DPRD Propinsi mendukung penuh 20 desa pemekaran di Kabupaten TTS menjadi Desa Definitif. Jika sudah definitif disebutnya, maka ada tambahan “kue pembangunan” (dana desa) untuk percepatan pembangunan di desa.
Oleh sebab itu, dirinya berharap ada kolaborasi yang baik antara desa persiapan, desa induk dan Pemda TTS dalam melengkapi 13 syarat untuk menjadi desa definitif.

“ Salah satu syarat penting yang harus dilengkapi untuk menjadi desa definitif adalah peta geo spasial desa. Untuk proses peta ini, maka batas-batas desa harus jelas dulu. Semua tokoh adat dan tokoh masyarakat harus sama-sama bersepakat soal batas desa. Tidak boleh ada masalah batas desa,” ungkap Hiro dihadapan Kades Induk dan Pj desa persiapan dan ratusan masyarakat desa persiapan Maiskolen dan Nekbaun.
Pemda lanjutnya, harus memfasilitasi anggaran untuk pembuatan peta geo spasial desa persiapan. Komisi 1 DPRD Propinsi NTT sudah berkomunikasi dengan bupati terpilih, Buce Lioe terkait hal ini.
“ Saya sudah telepon langsung Pak Bupati terpilih soal Anggaran 2 Miliar untuk fasilitasi pembuatan peta geo spasial desa persiapan dan beliu siap anggarkan,” terangnya.
Sementara itu, anggota komisi 1 Propinsi NTT, David Boimau dan Alo Ladi menegaskan komitmen komisi 1 untuk terus mengawal 20 desa persiapanan dalam berproses menjadi desa definitif. Keduanya mendorong, Pemda TTS untuk aktif melengkapi 13 persyaratan desa persiapan untuk bisa menjadi desa definitif.
Pasalnya jika 20 desa persiapan tersebut menjadi desa definitif, maka akan ada tambahan dana desa untuk percepatan pembangunan di desa dan juga bisa membuka lapangan kerja baru. Selain itu, dari aspek pelayanan pemerintah akan lebih dekat untuk menjangkau masyarakat.
“ kita berkomitmen untuk mengawal proses 20 desa persiapan ini menjadi desa definitif. Begitu 13 persyaratan ini sudah dilengkapi maka kita akan kawal proses usulan dari propinsi ke pusat untuk secepatnya ditetapkan jadi desa definitif,” tegas keduanya.
Ditambahkan ketua Komisi 1 DPRD TTS, Marthen Natonis, Komisi 1 siap mengalokasi anggaran untuk kebutuhan pembuatan peta geo spasial. Dirinya meminta Dinas PMD untuk menghitung kebutuhan secara baik agar bisa dianggarkan di perubahan anggaran tahun 2025.
“ Kita akan berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk hitung kebutuhan pembuatan peta geo spasial untuk 20 desa persiapan tersebut. Kita akan anggarkan di perubahan,” tambahnya.
Sementara itu, wakil ketua komisi 1, Yerim Fallo meminta masyarakat desa persiapan Nekbaun untuk bergotong royong guna membangun kantor desa persiapan yang lebih layak.
Jika tidak ada uang, masyarakat bisa menyumbang hasil pertanian, ternak atau pun kayu untuk dijual guna mendapatkan uang.
“ Kalau masyarakat sudah bersepakat untuk mekarkan desa, maka harus juga bersepakat untuk sama-sama membangun kantor desa persiapan. Kalau tidak ada uang, sumbang apa yang kita ada untuk dijual sehingga ada uang untuk bangun kantor desa. Semua masyarakat harus bergotong-royong bersama-sama membangun kantor desa persiapan yang lebih layak. Kalau ada kekurangan, bisa dikomunikasikan untuk kita bantu,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. (DK)