Oleh: Anita Anastasia Pella, S.Si
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan
Sebut saja Maria. Ia tinggal di Desa Koa, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Selain bertani, Maria juga menjalankan sebuah kios kecil di depan rumahnya. Setiap hari ia menjual mi instan, kopi, gula, rokok, dan bensin—barang-barang sederhana yang menjadi kebutuhan warga di sekitar rumahnya.
Kios Maria sangat kecil, tidak lebih dari sepuluh meter persegi. Bangunannya sederhana, berdinding bebak dan berlantai tanah. Maria tidak pernah membuat pembukuan usaha, bahkan kiosnya pun tidak memiliki plang.
Tidak setiap hari ada pembeli datang sehingga perputaran uangnya pun sangat lambat. Maria tidak pernah berpikir untuk mengurus izin usaha. Bertahan hidup saja sudah terasa berat. Uang yang ia peroleh hari ini sering kali digunakan kembali untuk membeli barang dagangan keesokan harinya.
Bagi Maria, kata “pengusaha” terasa terlalu mewah. Ia hanya tahu bahwa kios kecil itu adalah satu-satunya usaha yang bisa membuat dapurnya tetap berasap dan membantu menyekolahkan kedua anaknya.
Kisah Maria mewakili mayoritas pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Maria menunjukkan bahwa kemiskinan itu nyata dan ada di sekitar kita. Karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pembangunan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dan dilakukan secara objektif. Untuk itu, pembangunan memerlukan satu pedoman yang pasti. Kompas itu bernama data.
Data sebagai Kompas Pembangunan
Tujuan pembangunan nasional adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, serta memberi kesempatan kepada setiap orang untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Di sinilah peran Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat penting. BPS bukan sekadar lembaga pencatat angka. BPS memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Angka-angka statistik yang dihasilkan bukan sekadar deretan angka, tetapi representasi dari realitas yang terjadi di tengah masyarakat.
Tanpa data, pembangunan ekonomi hanya didasarkan pada asumsi. Tanpa data, pembangunan berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu. Tanpa statistik yang akurat, pembangunan tidak akan mampu mengubah nasib orang-orang seperti Maria.
Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini merupakan kabupaten termiskin kelima di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, NTT sendiri termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Dengan kata lain, Kabupaten Timor Tengah Selatan berada dalam situasi yang sangat menantang: sebuah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di dalam provinsi yang juga memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
Karena itu, momentum Sensus Ekonomi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memotret akar permasalahan kemiskinan sekaligus mencari jalan keluar untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah.
Wajah Ekonomi TTS dalam Data
Berdasarkan publikasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka 2025, sebenarnya terdapat perkembangan positif dalam penurunan angka kemiskinan.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten TTS menurun dari 27,49 persen pada tahun 2020, menjadi 26,64 persen (2021), kemudian 25,45 persen (2022), 25,18 persen (2023), dan akhirnya 24,68 persen pada tahun 2024.
Tren ini menunjukkan adanya upaya serius dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang berada di kisaran 8 persen, jaraknya masih sangat jauh.
Artinya, meskipun telah terjadi kemajuan, Kabupaten TTS masih tertinggal dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia.
Jika dilihat dari struktur lapangan usaha berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagian besar penduduk TTS bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, sektor ini sangat bergantung pada kondisi alam, terutama curah hujan.
Jika hujan terlambat atau curah hujan rendah, dampaknya sangat besar terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Produksi menurun, stok makanan berkurang, bahkan bisa habis. Kondisi ini dapat memperparah masalah stunting dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan serius di wilayah ini.
Selain bertani, sebagian masyarakat juga menjalankan usaha non-pertanian berskala kecil.
Misalnya Jared, seorang pengrajin mebel di Desa Neonmat, Kecamatan Amanuban Barat. Di halaman rumahnya, Jared membuat kursi, meja, lemari, dan tempat tidur. Namun peralatannya sangat terbatas dan jangkauan pasarnya hanya sekitar Amanuban Barat dan Kota Soe.
Pesanan pun tidak datang setiap bulan. Meski telah bekerja keras, penghasilannya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun.
Jika terjadi guncangan ekonomi, orang-orang seperti Jared adalah pihak yang paling pertama merasakan dampaknya. Mereka terpaksa mengurangi pengeluaran, menunda pendidikan anak, bahkan meminjam uang dari rentenir dengan bunga tinggi. Dalam kondisi paling buruk, mereka harus menjual tanah atau kebun milik mereka.
Inilah wajah kemiskinan yang sebenarnya. Mereka miskin bukan karena malas bekerja, tetapi karena pintu peluang ekonomi masih tertutup.
Pendidikan dan Usaha Mikro
Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten TTS sekitar 7,21 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMP.
Keterbatasan pendidikan ini memengaruhi jenis usaha yang dijalankan masyarakat. Usaha yang dibangun biasanya berskala mikro dan informal, seperti kios kecil, pedagang kaki lima, bengkel, atau usaha mebel rumahan. Usaha-usaha ini sering kali hanya bersifat bertahan hidup, bukan usaha dengan keuntungan stabil.
Minimnya pendidikan formal juga membuat pelaku usaha kesulitan menyusun pembukuan, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta merencanakan pengembangan usaha jangka panjang.
Akibatnya, mereka sulit mendapatkan akses pinjaman dari bank karena tidak memiliki laporan keuangan atau jaminan yang memadai. Pilihan yang tersisa sering kali adalah meminjam dari rentenir.
Selain itu, keterbatasan kemampuan teknologi membuat banyak pelaku usaha belum mampu memanfaatkan marketplace dan pemasaran digital untuk memperluas pasar.
Peran Penting Sensus Ekonomi
Di tengah kondisi tersebut, Sensus Ekonomi 2016 menjadi langkah penting untuk memotret realitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Sensus ini tidak hanya mendata perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil seperti kios milik Maria atau bengkel milik warga desa.
Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 98 persen usaha non-pertanian di Indonesia adalah usaha mikro dan kecil. Di Kabupaten TTS, kenyataan ini bahkan terasa lebih nyata. Artinya, denyut ekonomi daerah ini digerakkan oleh usaha-usaha mikro.
Ketika data sensus mulai digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RKPD, kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran.
Program pelatihan, pembiayaan, dan pendampingan usaha mulai disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
Sensus Ekonomi 2026: Momentum Perubahan
Sensus Ekonomi 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperbarui gambaran ekonomi daerah. Densus ini tidak hanya memperbarui data lama, tetapi juga memotret perubahan ekonomi baru, termasuk munculnya usaha berbasis digital di pedesaan.
Pemerintah daerah perlu memanfaatkan hasil sensus secara optimal. Masyarakat juga perlu diyakinkan bahwa sensus ekonomi bukan tentang pajak atau bantuan semata, tetapi tentang menyediakan kompas pembangunan yang akurat.
Memang, tantangan geografis dan dominasi usaha mikro di Kabupaten TTS bukan hal kecil. Namun justru di situlah nilai penting sensus ekonomi: menjangkau usaha-usaha kecil yang selama ini sering tidak terlihat.
Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih tinggi. Jalan menuju kesejahteraan memang masih panjang. Namun tren penurunan angka kemiskinan memberi harapan bahwa perubahan itu mungkin terjadi.
Dengan persiapan matang menuju Sensus Ekonomi 2026, data tidak lagi sekadar kumpulan angka, melainkan peta jalan menuju perubahan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
