Ket foto : Nampak kondisi TTP Mollo saat kunjungan Komisi II, DPRD TTS
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Tujuan pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Mollo adalah sebagai wadah untuk munculnya wirausaha – wirausaha muda dan juga sebagai tempat pelayanan teknologi bagi masyarakat.
Sayangnya ,TTP Mollo yang terletak di Netpala,Kecamatan Mollo Utara kini tak dikelola dengan baik sejak dihibahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemda TTS sejak tahun 2018 lalu.
Hal ini diketahui setelah Komisi II DPRD TTS melakukan kunjungan di TTP, Senin 10/2/ 2025. Rombongan dipimpin oleh ketua Komisi II Semuael D.Y Sanam, Habel Hotti, Robi Faot, Uria Kore, Jean Neonufa, Jhon Karibera, Matheos Lakapu, Dominggus Beukliu. Komisi II didampingi oleh Wakil ketua DPRD, Yoksan Benu dan hadir juga Kabid Hortikultura Dinas TPHP Arpaksad Aoetpah beserta sejumlah staf.
Pada kunjunhan tersebut, Komisi II menemukan kondisi TTP sudah tidak dikelola dengan baik dan juga berbagai fasilitas yang ada mengalami kerusakan seperti pompa air, alat mesin dan pertanian (alsintan).
“Aset ini dihibahkan dari Kementerian ke pemda cukup memadai jadi kami minta penjelasan soal pengelolaan aset dan kendala yang dialami serta rencana ke depan seperti apa sehingga bisa diagendakan dalam rapat kerja”,ujar Ketua Komisi II Semuel Sanam
Wakil ketua Yoksan mempertanyakan pegawai dan penyuluh apakah punya fasilitas seperti mes karna jika pegawai tinggal di soe, bagaimana bisa membagi waktu dalam bekerja. Sedangkan terkait pengelolaan TTP pasca dihibahkan juga harus diselesaikan.
“Harusnya ini jadi tempat contoh tapi kalau tidak difungsikan ya bubarkan saja. Jika ada kendala harusnya dicarikan solusi” ujar Yoksan.
Dirinya minta agar Dinas menempatkan tenaga yang ideal serta profesional di bidangnya di TTP Mollo agar pengelolaan bisa berjalan dengan baik.
Kabid Hortikultura Dinas TPHP TTS, Arpaksad Aoetpah pada kesempatan itu menjelaskan TTP Mollo dibangun oleh BPTP Naibonat pada tahun 2015 dan sumber dana dari ABPN ini dengan tujuan penerapan teknologi pertanian.
TTP dengan luas 59, 510 M3 ini kemudian dihibahkan kepada Pemda TTS pada tahun 2018 dan dikuasai oleh Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan SKB. Karna itu pihaknya masih belum berani untuk mengelola dengan maksimal.
“Kami belum berani tindak lanjuti pengelolaan karna lokasi ini dikuasai 3 Dinas. Ada juga kendala yang dihadapi adalah dana, penyuluh dan staf untuk ditempatkan di TTP”,ujarnya.
Kepala BPP Sulamith Lahalo menggambarkan kondisi TTP sejak tahun 2018 dimana mereka menempati lokasi ini dan mengelola dengan tanam bunga dan sayu. Sedikit hasil yang didapat dipakai untuk merawat fasilitas yang ada. Pihaknya kesulitan saat pompa air mengalami kerusakan sehingga mengharuskan mereka membeli air.
Pantauan media ini, TTP yang sebelumnya dihiasi berbagai macam bunga dan tanaman produktif namun kini hanya ditumbuhi rumput, wahana untuk menanam pun sudah rusak,bangunan gasebo roboh dan rata tanah,alsintan yang di simpan dalam satu ruangan jadi barang rongsokan, beberapa tak terawat. (Sys).
