VBL Cabut HGU Perusahaan Garam di Oli\’o, Warga: Terima Kasih

KUPANG – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mencabut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Panggung Guna Ganda Semesta, salah satu perusahaan Garam di Oli’o Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, NTT belum ini.

Hal ini disampaikan warga kampung Oli’o saat bertatap muka langsung dengan Gubernur NTT di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Selasa (7/1/2020).

Kedatangan ratusan warga dan tokoh masyarakat Oli\’o itu menyampaikan terima kasih karena Gubernur NTT telah berjuang keras untuk mencabut HGU dari perusahaan garam tersebut yang sudah tidak efektif selama 30 tahun.

\”Atas nama masyarakat kelurahan Merdeka,  kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT karena telah mencabut HGU PT Panggung. Selama 30 tahun,  kami hidup dalam himpitan kecemasan karena lahan kami masuk dalam HGU dan sangat mengganggu profesi kami, \” ungkap Yoman Benyamin, salah satu tokoh masyarakat Oli\’o.

Lebih lanjut, warga juga mengeluhkan tentang investasi yang dilakukan oleh salah satu pengusaha garam yakni PT GIN (Garam Indo Nasional). Perusahaan ini dinilai telah mengingkari kesepakatan yang telah dibangun dengan masyarakat Oli\’o pada Juni 2019.

\”Kami menilai PT GIN tidak menepati kesepakatan dengan masyarakat. Di antaranya, soal Berita Acara Penandatanganan (BAP) kerja sama yang juga mestinya disimpan dan dipegang oleh masyarakat,  namun sampai saat ini kami tidak pernah menerima BAP itu.  Kami juga minta tunjukan izin operasional dan AMDAL, namun sampai dengan saat ini tidak pernah dipenuhi. PT GIN juga telah menyerahkan pengelolaan lahan lain di Oli\’o kepada perusahaan lain tanpa sepengetahuan pemerintah setempat,  tokoh agama,  tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Karenanya, kami minta bantuan dan perlindungan kepada Bapak Gubernur sebagai bapak kami. Beri kami solusi yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi dan menyekolahkan anak-anak kami, \” pinta Albetz Konay,  tokoh masyarakat Oli\’o lainnya.

Warga Oli\’o juga mengeluhkan kerusakan saluran irigasi.Sehingga mereka tidak bisa kerjakan sawah yang telah mereka olah sejak tahun 1972.

Menangapi pengeluhan masyarakat tersebut,  Gubernur memberikan apresiasi.  VBL menjelaskan bahwa sampai saat ini Pemerintah Provinsi tidak pernah mengeluarkan HPL (Hak Pengelolaan) atau izin kepada satu perusahaan pun untuk mengelola lahan di kelurahan Merdeka. Prinsipnya, Pemerintah NTT ingin menghadirkan investor yang dapat dipercaya untuk mengelola lahan di Oli’o Kelurahan Merdeka.

“Kita ingin menghadirkan investor yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita akan membuka kesempatan yang sama kepada semua investor. Dan tentu yang dipilih harus benar-benar punya modal dan pengalaman. Bisa mengelola lahan garam dalam kurun waktu yang lama. Dengan demikian maka bisa merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakatnya,” ungkap Viktor.

“Kita lihat dan pilih investor yang punya semangat tinggi. Tugas masyarakat adalah menjaga pengusahanya supaya dia kerja baik. Kita lakukan sama persis seperti yang ada di Nunkurus. Masyarakat dan investor saling untung. Akhir bulan januari ini kita  sudah tentukan siapa investor yang pantas yang sesuai arahan Presiden. Sebagai Gubernur saya harus kenali dengan baik pengusaha yang datang di daerah saya,” jelas Gubernur Viktor.

Dia juga menegaskan bahwa para investor yang datang jangan hanya mau mengambil keuntungan dan tidak memperhatikan ekonomi masyarakat di sekitarnya. VBL juga meminta masyarakat untuk bersikap baik terhadap pengusaha.

“Kita sedang melakukan pembenahan dan penertiban untuk mengeluarkan izin HPL lahan di daerah tersebut untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Itu kuncinya.  Perusahaan yang masuk di situ tidak boleh buat masyarakat susah lagi. Sebaliknya masyarakat juga jangan peras pengusahanya,” kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu.

“Pesan Bapak Presiden dan sejalan dengan semangat saya sebagai Gubernur. Lahan yang ditarik kembali dari PT Panggung Guna Ganda Semesta harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan  ekonomi masyarakat. Itu pesannya. Jadi masyarakat disitu bisa bertumbuh ekonominya. Kalau lahannya sudah ditarik dan ekonomi masyarakat disitu tidak bertumbuh,  alasannya cuma dua  yakni ada yang salah dengan pemimpinnya atau masyarakatnya malas,” kata VBL.

“Sebagai pemegang HPL lahan, pasti kita akan cabut izin pengusaha yang kerjanya macet. Bapak/ibu sebagai pemegang hak ulayat  dan saya sebagai pemegang HPL. Kita mesti sama-sama dan saling mendukung,” urai Viktor.

Ditambahkannya, potensi garam di NTT sangat besar.  Bisa memenuhi sebagian dari kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 3,7 juta metrik ton dan harus diimpor dari negara lain.

\”Target kita adalah NTT bisa menyediakan sekitar 1 juta metrik ton untuk kebutuhan garam nasional ini. Kita harus bisa menangkap peluang ini karena kita punya potensi dan dapat meningkatkan kesejahteraan   masyarakat NTT,\”jelas VBL.

VBL juga memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT untuk segera meninjau saluran pengairan di Oli\’o dan mengambil langkah-langkah konkret.

Masyarakat Oli’o yang hadir sangat berterima kasih kepada Gubernur Viktor karena akan mendatangkan investor pengusaha garam serta juga akan memperbaiki saluran pengairan sawah di daerah mereka. *(Humas NTT).