Ket foto ; Nampak Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat rapat paripurna
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,TIM
SUARA TTS.COM | KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memaparkan perkembangan penanganan bencana gempa bumi Flores dalam Rapat Paripurna ke-85 Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT, Senin (24/8/2026).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT. Pemaparan Gubernur disampaikan sebagai respons atas apresiasi Anggota DPRD NTT Alex Afong terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam menangani bencana sekaligus permintaan penjelasan mengenai upaya pemerintah memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan dan bantuan.
Gubernur Melki mengatakan, penanganan bencana gempa Flores menunjukkan kuatnya semangat gotong royong antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, serta berbagai pihak lainnya.
“Penanganan gempa Flores ini menunjukkan bahwa gotong royong kita sebagai sesama orang NTT dan sebagai sesama keluarga besar orang Indonesia, berjalan dengan baik,” ujar Gubernur.
Menurutnya, sejak hari pertama bencana pada 15 Agustus 2026, berbagai bantuan dan langkah penanganan telah bergerak ke lapangan. Koordinasi antarpihak juga terus dilakukan agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Gubernur menjelaskan, masa tanggap darurat bencana gempa bumi Flores ditetapkan selama 14 hari dan akan terus dievaluasi hingga 28 Agustus 2026.
Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Ia menyebutkan, kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak mulai berangsur stabil. Bahkan, beberapa tenda pengungsian mulai dibongkar karena warga yang rumahnya dinyatakan aman sudah kembali beraktivitas.
“Sebagai contoh, misalnya kemarin di Sikka, beberapa tenda pengungsian yang dibuat di beberapa titik sudah mulai dibongkar. Jadi, masyarakat yang merasa sudah bisa beraktivitas dan kalau rumahnya tidak ada kendala, sudah kembali ke rumah,” ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta agar rumah warga diperiksa terlebih dahulu sebelum kembali dihuni.
Menurut Gubernur, verifikasi kelayakan rumah menjadi penting untuk memastikan keselamatan masyarakat. Rumah yang dinyatakan tidak layak huni akan ditangani melalui mekanisme pembangunan hunian sementara (huntara) dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Yang penting menurut saya adalah rumahnya. Kita mesti melakukan review dulu, apakah masih layak ditempati atau tidak layak ditempati. Kalau memang tidak bisa ditempati, maka mekanismenya penanganan melalui Kementerian PU untuk membangun,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mengungkapkan sejumlah langkah yang disiapkan Pemprov NTT untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.
Ia mengatakan, salah satu tantangan dalam masa tanggap darurat adalah keterbatasan relawan untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Untuk itu, Pemprov NTT menyiapkan tiga mekanisme distribusi bantuan.
Pertama, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor trail, untuk mengangkut bantuan menuju wilayah yang sulit dijangkau.
Kedua, memanfaatkan jasa ojek maupun kendaraan pick up milik masyarakat setempat yang memahami medan dan jalur menuju kampung-kampung terpencil.
Biaya distribusi melalui mekanisme tersebut akan ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Seizin Kepala BNPB, saya minta agar kita bisa menggunakan ojek ataupun pick up dari kampung-kampung itu, karena mereka sudah terbiasa menembus kampung-kampung. Kalau bisa, kita pakai ojek ataupun pikap. Nanti yang bayar BNPB dan sudah sepakat BNPB akan bayar kalau memang itu dilakukan,” ungkapnya.
Ketiga, Pemprov NTT menerapkan mekanisme “ambil dulu, bayar kemudian” untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar ketika bantuan pemerintah belum tiba.
Mekanisme tersebut menggunakan sistem akuntansi keuangan yang telah disiapkan pemerintah dan mulai diterapkan di Kabupaten Nagekeo dan Ngada.
“Tidak boleh ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur dengan baik hanya karena pemerintah belum sampai, dan itu akan ditangani oleh Pemprov NTT,” tegas Gubernur.
Memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur Melki menekankan pentingnya pendataan kerusakan yang akurat.
Pendataan tersebut mencakup rumah masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pemerintahan, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang terdampak gempa.
Ia meminta DPRD, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dan masyarakat bersama-sama memastikan data kerusakan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita sama-sama bantu pastikan bahwa data yang masuk itu seakurat mungkin,” ujarnya.
Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan percepatan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan kembali wilayah yang terdampak bencana.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT Fernando Soares menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Melki Laka Lena bersama jajaran pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi Flores.
“Luar biasa, kami apresiasi semua langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur,” ujar Fernando Soares.
Dukungan DPRD tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penanganan bencana, distribusi bantuan, pendataan kerusakan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, tepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
Untuk diketahui, Rapat Paripurna ke-85 tersebut juga memiliki agenda utama Penetapan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.(Sys/ST)
