Ket foto ; Jean Neonufa (kiri) dan Semuel D.Y Sanam (kanan)
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Persoalan sejumlah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) belum juga tuntas.
Meski telah menjadi temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD TTS selama dua tahun berturut-turut melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 dan LKPJ 2025, sejumlah fasilitas SPAM dilaporkan masih belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Ironisnya, proyek-proyek yang telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah tersebut justru belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ada fasilitas yang mengalami kerusakan jaringan perpipaan, mesin bermasalah, hingga air yang tidak mengalir meskipun pekerjaan fisik telah selesai.
Sejumlah proyek SPAM yang menjadi perhatian antara lain berada di Suni, Boking, Laob Nulle, Liliana, Snok, Tumu, dan beberapa wilayah lainnya.
Kondisi ini menjadi sorotan DPRD TTS karena pembangunan SPAM seharusnya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih. Penyelesaian bangunan secara fisik tidak cukup apabila sistem penyediaan air belum dapat beroperasi dan dimanfaatkan.
Ketua Pansus LKPJ 2024 DPRD TTS, Jean Neonufa, kepada wartawan beberapa waktu lalu mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan ketika melakukan monitoring langsung terhadap proyek-proyek SPAM di lapangan.
Menurut Jean, beberapa fasilitas mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian jaringan perpipaan.
“Kami lihat parah semua. Kerusakannya sangat parah, pipa rusak,” ujar Jean saat ditemui di Kantor DPRD TTS.
Atas temuan tersebut, Pansus LKPJ 2024 telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah SPAM di Desa Snok. Jean menjelaskan, meskipun pembangunan fasilitas tersebut telah selesai, air justru tidak mengalir sebagaimana mestinya.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima Pansus, terdapat kerusakan pada mesin dan belum dilakukan perbaikan hingga informasi tersebut diterima.
“Kami rekomendasikan segera diperbaiki, tapi sepertinya belum,” ungkap politisi Partai NasDem tersebut.
Persoalan tersebut ternyata kembali menjadi perhatian DPRD TTS dalam pembahasan Pansus LKPJ 2025.
Ketua Pansus LKPJ 2025 DPRD TTS, Semuel D.Y. Sanam, SH, saat diwawancarai, Rabu (11/11/2026), mengatakan pihaknya telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
Menurut Semuel, terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian Pansus.
Pertama, Pansus meminta PPK dan Dinas PRKP memastikan pekerjaan diselesaikan sesuai masa kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Kedua, Pansus meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap sistem perencanaan pembangunan SPAM. Hal ini karena ditemukan kondisi pekerjaan yang secara fisik telah selesai, tetapi air tidak mengalir.
“Yang kedua, Pansus minta review kembali sistem perencanaan karena ditemukan rata-rata pekerjaan selesai, tetapi air tidak mengalir,” jelas Semuel.
Ketiga, Pansus mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan penyerahan fasilitas SPAM setelah pekerjaan selesai.
Menurutnya, dinas teknis harus memastikan terlebih dahulu bahwa fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi sebelum dilakukan penyerahan pekerjaan.
Dengan demikian, ketika fasilitas diserahkan, air sudah dapat mengalir dan dimanfaatkan masyarakat.
“Dinas harus bertanggung jawab karena sudah membayar pihak ketiga, tetapi air tidak jalan. Kita pertanyakan, pemilik pekerjaan tanda tangan berita acara, tetapi air tidak mengalir,” tegasnya.
Semuel juga menyinggung proses pemeriksaan dan serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) hingga Final Hand Over (FHO).
Ia menyebut, berdasarkan pembahasan Pansus, saat itu proyek yang melalui proses PHO antara lain Suni dan Neonmat. Namun, khusus di Neonmat, air disebut belum mengalir.
“Waktu itu yang FHO hanya Suni dan Neonmat, dan Neonmat air tidak mengalir,” katanya.
Selain persoalan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, Pansus LKPJ 2025 juga meminta evaluasi teknis terhadap sistem yang digunakan dalam pembangunan SPAM.
Semuel mengatakan, salah satu aspek yang perlu dikaji adalah penggunaan tenaga surya sebagai sumber energi untuk mengoperasikan fasilitas penyediaan air.
Pemerintah perlu memastikan apakah penggunaan tenaga surya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi atau justru lebih efektif menggunakan sumber energi listrik.
“Evaluasi juga secara teknis, karena ada yang menggunakan tenaga surya. Apakah cocok menggunakan surya atau listrik,” ujarnya.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Munculnya persoalan serupa dalam dua tahun pembahasan LKPJ menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten TTS, khususnya dinas teknis yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengelolaan SPAM.
DPRD melalui Pansus LKPJ 2024 dan 2025 telah memberikan perhatian serta rekomendasi perbaikan. Karena itu, tindak lanjut pemerintah menjadi hal penting agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengevaluasi penyelesaian fisik proyek, tetapi juga memastikan seluruh komponen teknis berfungsi, jaringan perpipaan dalam kondisi baik, mesin beroperasi dan air benar-benar sampai kepada masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan SPAM bukan sekadar bangunan selesai, pekerjaan dinyatakan tuntas atau berita acara serah terima ditandatangani.
Lebih dari itu, keberhasilan proyek harus dibuktikan dengan berfungsinya sistem penyediaan air dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dua tahun berturut-turut menjadi perhatian Pansus DPRD TTS seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi persoalan tersebut secara menyeluruh.(Sys/ST)
