Ket foto : Nampak pertemuan Komisi IV DPRD TTS dan Dinas P dan K Provinsi NTT
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE. Komisi IV DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan mendatangi Djnas P dan K Provinsi NTT, Kamis 6 Februari 2025. Rombongan komisi IV dipimpin oleh Ketua Religius Usfunan,Wakil Ketua Deksi Letuna,Sekretaris Albinus Kase beserta anggota Agripa Bako,Yulius Nenobais,Petrus G Nenometa,Oktavina Lado dan Jublina Sun.
Pada kesempatan tersebut ada beberapa hal yang di sampaikan oleh komisi IV adalah
1.Masalah gagalnya upload data siswa utk SNBP
2.Masalah sulit Kepengurusan NUPTK bagi guru
3.Perhatian terhadap guru swasta baik PAUD,SD,SMP dan SMA/SMK yang tidak bisa ikut seleksi PPPK
4.Perhatian terhadap sarana prasarana sekolah baik negeri maupun swasta.
Tak hanya menyampaikan kepada Dinas P dan K Provinsi, komisi IV akan tetap membangun komunikasi melalui jalur politik.
“kami akan bangun komunikasi lewat jalur politik melalui pimpinan DPRD Kabupaten dan Provinsi serta Fraksi fraksi di DPR RI agar bisa membantu perjuangkan hal ini sampai pada pemerintah pusat khususnya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan tinggi”, ujar Ketua Komisi IV, Religius Usfunan kepada SUARA TTS.COM.
Sementara itu terkait dengan aspirasi yang disampaikan Komisi IV DPRD TTS, Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT Ambrosius Kodo, S.Sos, M.M sangat menyayangkan kejadian ini. Pasalnya SMA Negeri 1 Soe ada di kota dan tentu punya fasilitas memadai dibandingkan dengan sekolah yang jauh dari kota. Selain itu juga tentu sekolah yang jauh dari kota harus bersusah payah mencari sinyal agar dapat meng-upload data siswa mereka ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Terkait nasib 182 anak sementara diupayakan karena secara nasional sistem meng-upload data siswa ke PDSS telah ditutup sehingga dari pemerintah sedang berupaya dengan mengirim surat dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kita sedang upayakan, semoga ada peluang untuk memberikan kesempatan ke sekolah sekolah yang belum meng-upload data agar bisa mengupload lagi”,ujarnya.
Pihak Dinas juga akan mengevaluasi beberapa sekolah di TTS yang gagal upload data dan nantinya pihak sekolah akan diberikan sanksi yang tegas.
