Ket foto : Nampak pernyataan jajaran DPC Pospera TTS
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyampaikan tujuh poin rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten TTS sebagai hasil Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) yang digelar di Biloto,Kecamatan Mollo Selatan pada 10 – 12 Juli 2026.
Tujuh rekomendasi tersebut merupakan aspirasi yang dihimpun dari Pengurus Anak Cabang (PAC) Pospera di berbagai kecamatan dan dinilai sebagai persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serta langkah nyata dari pemerintah daerah.
Ketua DPC Pospera TTS, Yerim Yoss Fallo, mengatakan Rakorcab menjadi momentum untuk menyatukan komitmen seluruh jajaran Pospera dalam mengawal kepentingan masyarakat.
“Pospera hadir sebagai organisasi yang berpihak kepada rakyat. Melalui Rakorcab ini, kami menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan berharap Pemerintah Kabupaten TTS segera mengambil langkah konkret,” ujar Yerim.
Adapun tujuh poin rekomendasi yang disampaikan Pospera TTS kepada Pemerintah Kabupaten TTS meliputi:
Pertama, mendesak pemerintah segera menyelesaikan bantuan rumah bagi masyarakat di Desa Kuatae yang hingga kini belum tuntas.
Kedua, mempercepat penanganan bencana longsor di seluruh titik yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Ketiga, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sehingga para tenaga yang telah mengabdi memperoleh kepastian status dan hak sesuai ketentuan.
Keempat, mendesak pemerintah segera mengeluarkan izin operasional bagi PAUD di Desa Biloto serta PAUD di Dusun Saukuna, Desa Nobi-Nobi, agar pelayanan pendidikan anak usia dini dapat berjalan dengan baik.
Kelima, mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten TTS guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Keenam, meminta Pemerintah Kabupaten TTS segera melakukan inventarisasi terhadap 116 desa yang berada dalam kawasan kehutanan. Pospera juga mendorong pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar tanah milik masyarakat dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan hak-hak masyarakat dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketujuh, meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal, cepat, dan berkualitas.
Ket foto : Nampak Ketua DPC Pospera TTS, Yerim Yoss Fallo saat kegiatan Rakorcab.
Yerim menegaskan bahwa Pospera akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat dan berharap seluruh rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
“Kami ingin pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat. Tujuh poin ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Pospera akan terus mengawal hingga ada solusi nyata bagi rakyat,” tegasnya.
Rakorcab DPC Pospera TTS berlangsung dengan mengusung semangat “Berjuang Bersama Rakyat Tanpa Keraguan”. Melalui forum tersebut, Pospera menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.(Sys/ST).
