Ket. Foto: Nampak Komisi IV sedang menerima pengaduan terkait dugaan penitipan nama pada dapodik SD Inpres Kilobesa
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Praktek kotor menitipkan nama ke Dapodik sekolah negeri demi bisa mengikuti seleksi P3K kembali terjadi. Kali ini, Praktek kotor tersebut terjadi di SD Inpres Kilobesa.
Ada empat guru honorer swasta yang namanya dititip pada Dapodik SD Inpres Kilobesa untuk bisa memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K.
Praktek kotor ini, lalu diadukan para guru honorer SD Inpres Kilobesa ke Komisi IV DPRD TTS, Rabu 8 Januari 2025.
“ Ada empat guru atas nama Adelmi Lassa, Deci Neolaka, Wilhelmina Tlonaen dan Marisa Nope. Mereka tidak pernah mengajar di SD Inpres Kilobesa tapi anehnya nama mereka ada di Dapodik sekolah kami. Kami bawa bukti absen sekolah dimana mereka empat orang ini memang tidak pernah mengajar di sekolah kami. Mereka empat itu mengajar di sekolah swasta tapi demi bisa ikut seleksi P3K mereka titip nama di Dapodik sekolah kami,” keluh salah satu guru honorer yang minta namanya jangan ditulis.
Merespon pengaduan tersebut, Ketua Komisi IV, Relygius Usfunan lalu meminta staf DPRD TTS untuk memanggil pihak Dinas Pendidikan guna mengklarifikasi hal tersebut.
Kepada komisi IV, Kabid sekolah dasar (SD), Yordan Liu mengatakan, pihaknya akan segera memanggil kepala sekolah SD Inpris Kilobesa dan empat nama guru yang diduga menitip nama di Dapodik sekolah guna melakukan klarifikasi.
“ Esok kita panggil kepala sekolah dan empat guru itu untuk kita lakukan klarifkasi,” janji Yordan.
Jika terbukti kepala sekolah, Adriani Isu ikut dalam permainan kotor tersebut, Komisi IV meminta agar Pj Bupati TTS mencopot kepala sekolah yang bersangkutan. Selain sebagai sanksi, hal ini akan menjadi efek jerah buat kepala sekolah yang lain.
“ Dari dinas pendidikan itu sudah ada surat edaran yang menegaskan agar guru-guru yang hanya ada nama di dapodik sekolah tapi tidak mengajar harus dikeluarkan dari dapodik sekolah. Ini anehnya justru sengaja dikasih masuk orang yang jelas-jelas tidak pernah datang mengajar ke dapodik sekolah. Copot saja kepala sekolah yang model begitu,” pinta Egy didampingi sekertaris komisi, Albinus Kase, anggota komisi, Melky Nenometa, Oktovina Lado, Agripa Bako dan Yulius Nenobais.
Sejauh ini lanjut Egy, komisi IV menerima 5 pengaduan terkait dugaan kecurangan dalam seleksi P3K. Oleh sebab itu, Komisi IV mendorong Pemda untuk lebih memperketat pengawasan dalam proses seleksi P3K. Para kepala sekolah juga diminta untuk tidak menyalahi kewenangan hanya demi kepentingan keluarga atau kerabat.
“ Sejauh ini kita sudah menerima 5 pengaduan dan dua diantaranya sudah terbukti kecurangannya,” ujar politisi PKB ini. (DK)
