Ket foto : Nampak sosialisasi di desa Noinbila,Kecamatan Mollo Selatan
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menggelar sosialisasi perlindungan areal rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Pemerintah Desa Noinbila, Bhabinkamtibmas, anggota Perhutanan Sosial, kelompok tani penerima kegiatan rehabilitasi DAS, serta para pemilik ternak.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya UPTD KPH TTS untuk mencari solusi bersama terhadap persoalan perlindungan tanaman rehabilitasi DAS yang dinilai menghadapi gangguan serius akibat ternak yang masuk ke areal penanaman.
Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten TTS, Semuel K. Boru, S.Hut, dalam sambutannya mengatakan, areal rehabilitasi DAS yang diberikan kepada kelompok tani atau Gapokan Oret Labora memiliki luas sekitar 50 hektare.
Menurutnya, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai perencanaan, namun keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada proses penanaman. Tanaman yang telah ditanam harus mendapat perlindungan agar dapat tumbuh dan areal rehabilitasi dapat diserahkan dalam kondisi tertutup tanaman sebagaimana yang direncanakan.
“Yang diberikan kepada kelompok tani atau Gapokan Oret Labora ada 50 hektare. Secara perencanaan telah dilaksanakan. Tetapi yang pasti, apa yang kami lakukan seluas 50 hektare ini menghadapi berbagai hal,” kata Semuel.
Ia menjelaskan, kondisi tanaman di lapangan dipengaruhi sejumlah faktor, baik faktor alam maupun aktivitas manusia. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah masuknya ternak ke dalam areal rehabilitasi.
“Kalau secara alamiah kita bilang panas panjang, kurang air, itu pasti secara kondisi fisik tanamannya kelihatan kering dan lain-lain. Tapi ini seperti kita menanam, tetapi kelihatannya di lahan tidak ada tanaman,” ujarnya.
Semuel mengungkapkan, pihak KPH sebenarnya telah melakukan berbagai upaya perlindungan, termasuk membangun pagar di sejumlah bagian areal rehabilitasi. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah ternak masuk.
Bahkan, menurut dia, jumlah ternak yang masuk bukan hanya beberapa ekor, melainkan mencapai ratusan ekor.
“Kami sudah pagar, tetapi faktanya ada sapi ratusan. Bukan kita bicara 10–20 ekor, tetapi ratusan ekor,” tegasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena areal yang telah dipagari justru memiliki kondisi rumput yang lebih hijau dibandingkan kawasan di sekitarnya sehingga berpotensi menarik ternak untuk masuk.
Semuel mengatakan, pihak KPH selama ini tidak hanya melakukan pekerjaan fisik di lapangan, tetapi juga harus berulang kali mengusir ternak serta berkomunikasi dengan pemiliknya.
“Kami hanya bekerja, mengusir, mengejar, dan berhubungan, istilahnya berkomunikasi dengan pemilik-pemilik ternak,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pihak KPH bersama pelaksana kegiatan rehabilitasi mengalami kewalahan. Karena itu, sosialisasi dilakukan untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, khususnya pemilik ternak, agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama.
Ia menyebut kegiatan rehabilitasi DAS tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk PLN, Surveyor Indonesia dan vendor pelaksana.
Semuel menegaskan, tanggung jawab rehabilitasi DAS bukan hanya menanam, tetapi memastikan areal yang direhabilitasi dapat terlindungi dan tanaman tumbuh sesuai dengan target.
“Salah satu tanggung jawab dari rehab DAS adalah menyerahkan areal yang direhab dalam keadaan tertutup sesuai rencana, yaitu tertutup oleh tanaman-tanaman yang sudah ditanam,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat ikut menjaga tanaman yang telah ditanam di areal rehabilitasi.
Di sisi lain, Semuel juga menegaskan bahwa KPH tidak bermaksud merugikan masyarakat maupun pemilik ternak. Namun, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan keberhasilan program rehabilitasi DAS.
“Kami di pihak tidak merugikan masyarakat. Begitupun juga masyarakat jangan merugikan kami, karena kita sama-sama membutuhkan,” katanya.
Ia berharap masyarakat tidak hanya memikirkan kepentingan ternak, tetapi juga memperhatikan tanaman rehabilitasi yang telah ditanam menggunakan anggaran dan membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh.
“Jangan sampai masyarakat hanya mau mengingat sapinya, sedangkan kami punya tanaman yang tidak dilindungi. Apalagi hal-hal yang sudah kami bangun dengan berbagai anggaran,” tegasnya.
Semuel mengatakan, melalui sosialisasi tersebut pihaknya ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menyampaikan tanggung jawab dan tujuan rehabilitasi DAS.
Menurutnya, pendekatan bersama antara pemerintah, kelompok penerima kegiatan dan masyarakat sangat diperlukan agar program rehabilitasi dapat berhasil dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Kami mau mendengar dan menyampaikan berbagai hal kepada masyarakat, dan kami juga mau mendengar dari masyarakat. Apa yang bisa kita sama-sama buat untuk keberhasilannya,” katanya.
Ia berharap melalui diskusi dan materi yang disampaikan dalam sosialisasi, seluruh pihak dapat saling memahami dan mengatur langkah bersama untuk melindungi areal rehabilitasi.
Semuel juga mengingatkan bahwa apabila kondisi tanaman terus mengalami kerusakan dan tidak terlindungi, maka keberhasilan program rehabilitasi DAS dapat terancam.
“Kalau kami membiarkan dan terus mengalami seperti ini, berarti kita dianggap gagal dan seolah-olah kami tidak ada apa-apa berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga areal rehabilitasi sehingga target pemulihan lingkungan melalui program rehabilitasi DAS dapat tercapai.
Kegiatan sosialisasi kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala UPTD KPH TTS dengan harapan adanya kesepahaman antara pihak KPH, kelompok penerima kegiatan, pemilik ternak, pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan areal rehabilitasi DAS seluas 50 hektare tersebut.(Sys/ST)
