Ket foto : Plt Kepala Dinas PRKP TTS, Rudy Mallo
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan.
Proyek yang dibangun sejak 2024 dengan nilai anggaran hampir Rp3,2 miliar tersebut hingga kini belum memberikan pelayanan air bersih secara optimal kepada masyarakat, khususnya warga Desa Tetaf.
Ironisnya, di tengah masyarakat yang telah menunggu kepastian layanan air bersih selama hampir dua tahun, Pemerintah Kabupaten TTS melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengakui bahwa keterlambatan penyerahan pengelolaan SPAM kepada Perumda Air Minum TTS turut disebabkan oleh pihak dinas.
Pengakuan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PRKP TTS, Rudy Mallo, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (9/11/2026).
Rudy menjelaskan, pembangunan SPAM Naukae dilaksanakan pada 2024 dengan nilai anggaran lebih dari Rp3,1 miliar atau mendekati Rp3,2 miliar.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Radit Jaguar dengan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 300 meter serta jaringan perpipaan menuju bak reservoir berkapasitas 60 meter kubik sepanjang 3.696 meter.
Namun, fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu belum sepenuhnya memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Menurut Rudy, beberapa minggu sebelumnya Dinas PRKP bersama Asisten Pemerintah Kabupaten TTS telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Dari hasil pengecekan tersebut ditemukan sejumlah persoalan teknis, antara lain keran air yang rusak dan adanya kebocoran pada jaringan pipa.
Temuan itu kemudian menjadi alasan perlunya dilakukan perbaikan sebelum fasilitas tersebut diserahkan kepada Perumda Air Minum TTS sebagai pengelola.
“Beberapa minggu lalu sudah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan bersama Ibu Asisten. Rencananya akan dilakukan perbaikan seluruhnya, kemudian dilakukan pengecekan kembali bersama Perumda Air Minum TTS. Setelah itu baru diserahkan pengelolaannya kepada Perumda,” jelas Rudy.
Ia mengatakan, pihaknya menargetkan proses penyerahan pengelolaan SPAM Naukae kepada Perumda Air Minum TTS dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih tepat karena lokasi SPAM berada di wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kuatnana.
Dengan pengelolaan oleh Perumda, pemerintah berharap pelayanan air minum dapat dilakukan secara lebih teratur, termasuk dalam hal pengoperasian jaringan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Dinas PRKP sempat mempertimbangkan agar pengelolaan sementara dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat.
Namun, skema tersebut tidak berjalan maksimal karena pengoperasian jaringan membutuhkan petugas yang secara rutin mengatur buka-tutup aliran air.
Kegiatan tersebut, kata Rudy, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya operasional.
“Kendala keterlambatan selama dua tahun ini, proyek belum diserahkan ke PDAM, memang dari Dinas PRKP sendiri. Sebelumnya kami melakukan uji coba pengelolaan oleh masyarakat. Untuk buka dan tutup air membutuhkan waktu dan tenaga, yang sebenarnya harus ada biaya. Kalau tidak ada biaya, orang yang membantu juga tentu berpikir-pikir,” ungkapnya.
Rudy juga mengakui bahwa sejak awal belum tersedia anggaran khusus untuk operasional pengelolaan jaringan, terutama untuk kegiatan buka-tutup aliran air.
Dinas PRKP sebelumnya berharap pemerintah desa dapat membantu mengelola SPAM secara sementara sambil melihat perkembangan kondisi di lapangan.
Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tersebut menghadapi kendala karena membutuhkan sumber daya manusia serta biaya operasional secara rutin.
“Memang dari awal tidak dianggarkan untuk pengelolaan buka-tutup air. Kami berpikir pengelolaan sementara dilakukan oleh desa untuk melihat kondisinya,” kata Rudy.
Karena itu, Dinas PRKP kini mendorong agar proses penyerahan kepada Perumda Air Minum TTS segera dilakukan setelah seluruh perbaikan teknis selesai.
“Jadi, intinya sekarang kami segera melakukan penyerahan kepada PDAM agar bisa dikelola secara maksimal,” tegasnya.
Kondisi tersebut membuat masyarakat yang berada di wilayah pelayanan SPAM Naukae, termasuk warga Desa Tetaf, masih harus menunggu kepastian kapan jaringan air bersih tersebut benar-benar dapat beroperasi secara maksimal.
Padahal, proyek tersebut telah dibangun dengan nilai anggaran hampir Rp3,2 miliar dan memiliki jaringan perpipaan yang cukup panjang.
Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis berupa kerusakan keran dan kebocoran pipa, tetapi juga memastikan aspek pengelolaan dan operasional tidak kembali menjadi hambatan.
Masyarakat berharap proses perbaikan dan penyerahan kepada Perumda Air Minum TTS dapat segera dituntaskan sehingga fasilitas yang dibangun menggunakan uang negara tersebut benar-benar memberikan manfaat dan pelayanan air bersih yang berkelanjutan.(Sys/ST)
