Ket. Foto: Penjabat Bupati TTS, Edison Sipa
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, Dion Kota
SUARA TTS. COM | SOE – Hingga April 2024 dana Pilkada TTS belum dicairkan oleh Pemda TTS untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten TTS. Sesuai tahapan, seharusnya pada tahun 2023 Pemda TTS wajib mencairkan 40 persen dana Pilkada.
Namun karena masalah rekening Bank, Dana tersebut tidak dicairkan dan terbawa sebagai Silpa di 2024.
“ Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)-nya sudah kita tanda tangani pada tahun 2023. Dana 40 persen atau sekitar 20 miliar sudah kita alokasi dalam APBD 2023. Dengan rincian 15 miliar untuk KPU dan 5 Miliar untuk Bawaslu. Namun sesuai arahan Pak Gubernur, dana tersebut harus dicairkan ke rekening Bank NTT (KPU dan Bawaslu). Di sinilah kendalanya, karena KPU maunya ke rekening Bank Mandiri. Sampai bulan Desember 2023 KPU belum juga membuka rekening Bank NTT sehingga dana tahap 1 tidak dicairkan,” terang Penjabat Bupati TTS, Edison Sipa kepada media, 19 April 2024 di GOR Nekmese Soe.
Sipa yang saat itu didampingi pimpinan Bank NTT Cabang Soe, Egbert Balukh, langsung bertanya pada Egbert apakah KPU sudah membuka rekening di Bank NTT atau belum. Sesuai jawaban Egbert, KPU Kab TTS sudah membuka rekening.
“ KPU Kab. TTS sudah membuka rekening di Bank NTT sehingga dananya sudah bisa kita transfer. Sementara dana yang 20 miliar (tahap 1) , baru bisa dicairkan pada perubahan APBD mendatang,” sebut pria asal Mollo ini.
Untuk diketahui, Pemda TTS mengalokasikan anggaran senilai 64 miliar guna pembiayaan pelaksanaan Pilkada TTS 2024. Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahapan, tahap 1 sebesar 40 persen dan tahap II sebesar 60 persen.
Dana tahap I sebesar 40 persen dialokasikan dalam APBD 2023 dan dana tahap II dialokasikan pada APBD 2024.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum memiliki anggaran Pilkada 2024.
Ketiga KPU daerah dimaksud, yakni Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan Sumba Timur.
Seharusnya anggaran tahap satu pilkada sudah ditransfer oleh pemerintah setempat ke KPU daerah tahun 2023.
Adapun skema anggaran yang disalurkan adalah tahap satu 40 persen ditransfer di tahun 2023 dan tahap dua 60 persen ditransfer di tahun 2024.
Komisioner KPU Provinsi NTT, Lodowyk Frederik mengungkapkan hal ini dalam acara sosialisasi PKPU Nomor 2 tahun 2024 dan PKPU Nomor 6 tahun 2024, Kamis 18 April 2024.
“Ada kabupaten yang dana pilkada-nya masih nol. Ada kabupaten yang dana pilkada nya masih di bawah 5 persen. Padahal Mendagri bilang paling sedikit di 2023 itu 40 persen,” kata Lodowyk Frederik. (DK)
