Oleh :
Lesly Narwasti Ndun, S.Pd.,M.Hum
SUARA TTS.COM – Kepekaan linguistik dalam komunikasi publik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Bahasa yang digunakan oleh pejabat publik bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cerminan dari pemahaman dan empati terhadap rakyat. Ketika pejabat berbicara dengan kepekaan linguistik, mereka mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, menghindari kesalahpahaman, dan mengurangi potensi konflik.
Lebih dari itu, bahasa yang inklusif dan bijaksana dapat membangkitkan kepercayaan dan dukungan publik, memperkuat citra pemerintah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan atau program diterima dengan baik.
Dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam, kepekaan linguistik menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan harmonis.
Kontroversi “Poi Oke” mencerminkan sebuah insiden dalam komunikasi publik yang menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Frasa ini, yang dalam bahasa Dawan bermakna ketidakjujuran atau kebohongan, memicu kontroversi luas dan reaksi dari berbagai pihak.
Meskipun tidak merinci identitas atau lembaga tertentu, peristiwa ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pejabat pemerintah dalam menjaga keakuratan dan sensitivitas pada penggunaan bahasa dalam setiap pernyataan publik. Insiden ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak bijaksana dapat menyebabkan kesalahpahaman, merusak hubungan antar pihak, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, kepekaan linguistik menjadi krusial dalam memastikan komunikasi publik yang efektif dan inklusif, yang dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.
Untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang harmonis, kepekaan linguistik harus menjadi prioritas utama bagi siapa pun yang berkomunikasi di ruang publik. Dengan memahami dan menghargai nuansa bahasa, tidak hanya komunikasi yang efektif dan inklusif yang dapat tercapai, tetapi juga kepercayaan dan citra positif di mata masyarakat dapat diperkuat.
Dalam menggali lebih dalam tentang pentingnya kepekaan linguistik dalam komunikasi publik, kita dapat merujuk pada beberapa teori komunikasi yang memberikan pandangan berharga tentang bagaimana pemilihan kata dan penggunaan bahasa mempengaruhi persepsi dan respons orang lain.
Pertama, Teori agenda setting merupakan konsep utama dalam studi komunikasi yang menyoroti bagaimana media massa dan platform digital mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang dianggap penting.
Berdasarkan teori ini, media tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga memilih dan menonjolkan topik-topik tertentu yang kemudian menjadi fokus perhatian publik (S et al., 2021; Nugraha et al., 2020).
Dalam konteks kepekaan linguistik, teori agenda setting menunjukkan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dan inklusif dalam menyajikan informasi publik. Pilihan kata-kata dan cara penyajian informasi dapat signifikan mempengaruhi bagaimana masyarakat mempersepsikan dan memprioritaskan isu-isu yang disampaikan oleh pemerintah atau lembaga publik (Buluamang, 2020; Masitah & Dewi, 2022).
Dengan mempertimbangkan aspek kepekaan linguistik, penerapan teori agenda setting memungkinkan pejabat publik dan organisasi serta individu lainnya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan tingkat kepercayaan, dan mendukung partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Farera & Alfikri, 2022).
Selain itu, komunikasi yang memperhatikan kepekaan linguistik dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh berbagai kelompok masyarakat, sehingga mempromosikan kebijakan atau program dengan lebih efektif (Anggraini & Saptatia, 2021).
Dengan demikian, integrasi teori agenda setting dengan kepekaan linguistik memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan organisasi untuk mengoptimalkan komunikasi mereka, mempengaruhi persepsi publik, dan mendukung implementasi kebijakan yang lebih sukses dan berkelanjutan.
Kedua,Teori framing adalah konsep yang menyoroti bagaimana penyajian informasi dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu atau topik. Dalam konteks kepekaan linguistik, framing menjadi penting karena mempertimbangkan nilai-nilai budaya, sensitivitas sosial, dan konteks komunikasi yang beragam. Sebagai contoh, penggunaan framing yang mengedepankan teknologi pertanian dan melibatkan generasi muda dalam sosialisasi pertanian di desa terbukti meningkatkan efektivitas program tersebut (Oktavia & Suprapti,2020).
Ini menunjukkan bahwa kepekaan terhadap bahasa dan budaya lokal dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap informasi dan kebijakan. Contoh lainnya di bidang bisnis, ditemukan bahwa framing yang mempertimbangkan literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan (Rahmayanti et al.,2022).
Dengan demikian, kepekaan linguistik dalam memilih framing yang tepat dapat memperkuat pengaruh komunikasi pemerintah dan organisasi terhadap masyarakat.
Dalam konteks penggunaan media sosial, Abduh (2024) menyoroti bagaimana framing yang digunakan dalam konten media sosial dapat membentuk persepsi dan opini publik terhadap isu-isu tertentu. Dalam teori framing, media sosial memainkan peran penting dalam mengatur agenda dan mempengaruhi diskusi publik, sehingga kepekaan terhadap bahasa dan konteks sosial sangatlah relevan.
Berdasarkan perspektif teori framing, kepekaan linguistik menjadi krusial dalam memastikan bahwa penyajian informasi tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan komunikasi, tetapi juga menghormati dan mempertimbangkan nilai-nilai serta sensitivitas budaya masyarakat yang menjadi sasarannya.
Ketiga, teori pengaruh sosial menggambarkan bagaimana pesan komunikasi dari pemerintah dipahami oleh masyarakat, dipengaruhi oleh faktor sosial di sekitarnya. Kepekaan linguistik, termasuk pemilihan kata, framing, dan gaya bahasa yang tepat, sangat penting dalam mempengaruhi penerimaan dan pemahaman kebijakan publik.
Contohnya dalam Informasi Kebijakan Kesehata, Penggunaan bahasa yang positif dan membangun dapat meningkatkan responsivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sulistyowati, 2021).
Melalui pemilihan kata yang menunjukkan empati dan transparansi dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Kepekaan linguistik juga penting untuk mempengaruhi persepsi publik melalui media sosial.
Pengelola media sosial pemerintah harus memahami preferensi bahasa dan gaya komunikasi yang efektif agar pesan-pesan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Wibowo et al., 2022), meningkatkan keterlibatan dalam mendukung kebijakan. Contoh aplikasi teori ini adalah saat Krisis Pandemi COVID-19, Penggunaan bahasa yang jelas, akurat, dan empatik membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat (Wijayanto et al., 2022).
Memilih kata-kata yang menekankan solusi dan keselamatan mengurangi ketidakpastian dan kecemasan di masyarakat. Kepekaan linguistik dalam komunikasi kebijakan pemerintah berfungsi untuk membentuk persepsi dan respons positif.
Dengan mempertimbangkan nilai-nilai empati dan transparansi dalam bahasa, pemerintah dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, dan memastikan pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang diterapkan.
Keempat, teori komunikasi interpersonal, yang menekankan interaksi tatap muka dan personal, kepekaan linguistik menjadi kunci dalam mempengaruhi efektivitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat (Amaliyah & Basit, 2022). Kepekaan linguistik mencakup pemilihan kata, framing, dan gaya bahasa yang tepat untuk membangun hubungan yang inklusif dan memperhatikan keberagaman budaya serta nilai-nilai masyarakat.
Penggunaan bahasa yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan audiens menunjukkan penghargaan pemerintah terhadap keragaman masyarakat, sehingga memperkuat keterlibatan dan partisipasi dalam proses komunikasi publik.
Hal ini tidak hanya membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan.
Dalam konteks pengelolaan krisis atau penanganan isu-isu sensitif, kepekaan linguistik membantu pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan yang jelas, empatik, dan mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman di masyarakat.
Dengan memilih kata-kata yang mengedepankan nilai-nilai positif seperti empati, transparansi, dan keadilan, pemerintah dapat memastikan bahwa pesan-pesan mereka tidak hanya dipahami dengan baik tetapi juga diterima dengan positif oleh audiens.
Penerapan teori komunikasi interpersonal dengan kepekaan linguistik ini tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah tetapi juga menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif dan responsif. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan dukungan yang kuat terhadap kebijakan yang diterapkan.
Kepekaan linguistik menjadi kunci penting dalam komunikasi publik oleh pejabat pemerintah di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Kemampuan untuk menggunakan bahasa yang tepat dan sensitif tidak hanya membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik, tetapi juga meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan komunikasi yang efektif dan inklusif, pejabat pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dengan jelas dan mencegah kontroversi yang tidak perlu. Lebih dari itu, kepekaan linguistik memungkinkan pembangunan komunikasi yang menghargai keragaman masyarakat, menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga negara.
Dengan demikian, kepekaan linguistik bukan hanya menjadi keterampilan tambahan, tetapi esensial bagi pejabat pemerintah dalam membangun komunikasi yang efektif dan inklusif dengan masyarakat.
* Dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Pendidikan Soe*
