Ket. Foto: Ketua Komisi 1 DPRD TTS, Marthen Natonis
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Ketua Komisi 1 DPRD TTS, Marthen Natonis menyayangkan praktek pembukaan rekening “bayangan” untuk menampung alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan 36 desa di Bank NTT. Praktek tersebut dikatakan Marthen, menyalahi regulasi pengelolaan keuangan dana desa dan bisa berdampak hukum.
Oleh sebab itu, politisi Perindo ini meminta Pemda TTS untuk mengambil Sikap tegas dengan menertibkan rekening bayangan yang menampung ADD tahun 2024.
“ Aturannya pemerintah desa hanya boleh memiliki satu rekening giro untuk menampung dana desa. Namun yang terjadi di penghujung tahun 2024, ada 36 desa yang membuka rekening “bayangkan” atas nama pemerintah desa di Bank NTT untuk menampung ADD. Ini jelas menyalahi regulasi pengelolaan keuangan dana desa. Oleh sebab itu, kita mendorong Pemda untuk tertibkan rekening “bayangan” ini karena dari segi regulasi itu salah,” tegas Marthen.
Apa pun alasannya lanjut Marthen, pembukaan rekening “bayangan” adalah menyalahi aturan. Dirinya meminta kepada para kepala desa untuk tidak boleh membuka rekening “bayangan”
“ Mau alasan apa pun, buka rekening bayangan itu menyalahi regulasi. Oleh sebab itu kepala desa jangan mau terjebak. Kalau terpaksa harus Silpa, sisa dianggarkan di tahun baru (2025) dan bisa digunakan kembali. Uangnya tidak hilang,” ujarnya.
Dari rapat klarifikasi bersama Bank NTT Cabang Soe, Marthen menyebut diketahui jika pada tanggal 30 dan 31 Desember 2024 Bank NTT Cabang Soe tidak melayani pencairan uang tunai karena alasan keterbatasan ketersedian uang tunai.
Oleh sebab itu kedepan, Marthen mendorong agar Pemda membagi rekening desa ke beberapa Bank BUMN sesuai kemampuan Bank masing-masing. Sehingga walaupun akhir tahun, dana desa maupun ADD bisa tetap dilayani penarikan tunai.
“ Memang sekarang rekening desa ada di Bank NTT, BRI dan BNI, tapi jumlahnya belum merata. Kedepan sebaiknya dibagi merata saja sehingga pelayanan kepada desa tetap maksimal,” saranya.
Ket. Foto: Yerim Fallo
Ditambahkan wakil ketua komisi, Yerim Fallo, Pemdes diminta untuk menaati siklus pengelolaan dana desa secara baik dan tetap sehingga tidak ada lagi pencairan diakhir tahun.
“ kedepan Pemdes dalam melakukan pengelolaan dana desa maupun ADD harus taat siklus. Sehingga tidak ada lagi kejadian cair akhir tahun atau bahkan awal tahun baru. Pemdes bahkan terpaksa harus buka rekening titipan yang secara regulasi itu salah. Saya kira untuk taat siklus pengelolaan dana desa tidak sulit. Yang terpenting pakai uang sesuai apa yang sudah direncanakan dalam APBDes,” tambahnya. (DK)
