Ket foto : Anggota DPRD Kabupaten TTS Hendrikus Babys
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Program cetak sawah rakyat di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), mendapat sorotan dari DPRD TTS. Pasalnya, ratusan pohon asam yang selama ini menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat disebut ikut ditebang dalam proses pembersihan lahan.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD TTS dari Fraksi NasDem, Hendrikus Babys, dalam Rapat Paripurna DPRD TTS, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut digelar dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati TTS dan DPRD terhadap KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, didampingi Wakil Ketua Arsianus Nenobahan dan Yoksan Benu. Hadir dalam rapat tersebut Bupati TTS Eduard Markus Lioe, Sekretaris Daerah Seperius Edison Sipa bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan dan anggota DPRD, serta pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrikus menyampaikan bahwa dirinya mendukung program cetak sawah rakyat yang sedang dikerjakan di Desa Oebelo.
Menurutnya, pembangunan persawahan di wilayah tersebut merupakan program yang telah lama diperjuangkan dan diharapkan dapat membuka peluang peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Saya merupakan salah satu masyarakat yang kurang lebih sudah enam tahun memperjuangkan persawahan di Desa Oebelo,” kata Hendrikus.
Namun, dukungan terhadap program tersebut, kata dia, tidak berarti seluruh proses pelaksanaannya harus mengorbankan sumber ekonomi masyarakat yang sudah ada.
Hendrikus menyoroti proses pembersihan lahan yang menurutnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Ia menjelaskan, sebelumnya telah disepakati bahwa pembersihan lahan hanya menyasar lahan yang tidak produktif serta pohon duri atau kabesak.
Sementara pohon asam yang masih produktif dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat disepakati untuk tidak ditebang.
“Sedangkan untuk pohon asam jangan dirobohkan,” tegasnya.
Namun, menurut Hendrikus, kondisi di lapangan justru berbeda. Ia menyebut ratusan pohon asam yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Oebelo ikut ditebang dalam proses pembukaan lahan.
“Sekarang yang terjadi lain, ratusan pohon asam sudah dirobohkan. Padahal sebelum masyarakat Oebelo tahu kerja sawah, ekonomi masyarakat itu dibantu lewat pohon-pohon asam yang telah dirobohkan itu,” ujarnya.
Hendrikus menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan berarti dirinya menolak pembangunan persawahan di Desa Oebelo.
Sebaliknya, ia menyatakan tetap mendukung program cetak sawah karena pembangunan tersebut dinilai penting bagi masyarakat dan telah lama diperjuangkan.
Namun, ia meminta pemerintah memastikan pelaksanaan program tetap memperhatikan keberadaan tanaman produktif yang menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Menurutnya, pohon asam bukan sekadar tanaman yang tumbuh di lahan warga. Pohon tersebut telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat selama bertahun-tahun.
Karena itu, apabila pohon-pohon yang masih produktif ditebang, masyarakat berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan yang selama ini mereka andalkan.
“Saya harap Bupati dan dinas terkait tidak menggunakan proyek ini untuk menyusahkan masyarakat,” tegas Hendrikus.
Ia meminta Bupati TTS memberikan perhatian khusus kepada dinas teknis, khususnya Dinas Pertanian, agar pelaksanaan program cetak sawah rakyat benar-benar sesuai dengan tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kadis Pertanian harus diberikan perhatian khusus oleh Bupati TTS,” ujarnya.
Hendrikus berharap persoalan penebangan pohon asam tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan pihak pelaksana di lapangan.
Menurutnya, pembangunan persawahan harus tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lahannya menjadi bagian dari program tersebut.
Ia juga berharap pemerintah dapat memastikan adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat sebelum dilakukan pembersihan maupun pembukaan lahan.
Dengan demikian, program cetak sawah tidak hanya menghasilkan lahan pertanian baru, tetapi juga tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari tanaman produktif di wilayah tersebut.
Sorotan DPRD ini diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten TTS dan dinas terkait untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi di lapangan serta memastikan pelaksanaan program cetak sawah rakyat di Desa Oebelo berjalan sesuai perencanaan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.(Sys/ST)
