Example 728x250
BeritaPEMERINTAHANPENDIDIKANPOLITIK

10 Lulusan P3K di Kab TTS Ditangguhkan, SD Inpres Kilobesa Sumbang Paling Banyak

82
×

10 Lulusan P3K di Kab TTS Ditangguhkan, SD Inpres Kilobesa Sumbang Paling Banyak

Sebarkan artikel ini
SUARA TTS.COM/DionKota
Example 468x60

Ket. Foto : Nampak suasana rapat gabungan komisi di ruang Banggar DPRD TTS bersama mitra dari Dinas pendidikan dan BKPSDM Kabupaten TTS 

Laporan Reporter SUARA TTS. COM, Dion Kota

Example 300x600

SUARA TTS. COM | SOE – DPRD TTS menggelar rapat gabungan komisi (Komisi 1 dan Komisi IV) bersama mitra BKPSDM dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab TTS di ruang Banggar, Jumat 17 Januari 2025. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD TTS, Yoksan Benu ini dilakukan guna melakukan Klarifikasi terkait hasil kerja dua mitra tersebut terhadap sejumlah pengaduan terkait hasil seleksi P3K tahap 1, dimana sejumlah peserta yang lulus ternyata tidak memenuhi syarat administrasi.
Kepala BKPSDM Kabupaten TTS, Dominggus Banunaek mengatakan, dari hasil klarifkasi yang dilakukan pihaknya, 10 lulus P3K tahap 1 tahun 2024 ditangguhkan. Ke-10 lulusan tersebut diketahui bermasalah sehingga dikelompokkan ke kelompok R3.
“ Karena ada pengaduan yang masuk dan sejauh ini terbukti bermasalah, sehingga 10 lulus P3K yang bermasalah kita tangguhkan sementara,” ungkap Dominggus dalam rapat klarifikasi.
Ke-10 nama lulusan yang ditangguhkan yaitu, Marisa Nope, Deci Neolaka, Whelmina Tlonaen, Adel Suryani Lassa, Dolita Manao, Marthen Banunaek, Bruno Nenabu, Yeni Banunaek, Srisanti Nuban dan Hana Sakan. Dari 10 nama tersebut, ada 1 nama yang dinilai tidak pantas untuk ditangguhkan karena DPRD TTS menilai yang bersangkut memenuhi syarat penuh.
“ Pak Kepala BKPSDM, tolong tinjau penangguhan atas nama Hana Sakan. Ibu Hana itu memenuhi seluruh syarat sesuai amanat regulasi. Jadi kami minta tolong ditinjau kembali,” pinta Ketua Komisi IV, Relygius Usfunan dan Sekertaris Komisi 1, Yerim Fallo.
Dominggus pun berjanji akan meninjau kembali hal tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“ kalau sesuai data kita, yang bersangkutan belum 2 tahun mengajar di sekolah yang baru, sehingga ada penangguhan. Ini sesuai data dapodik. Memang jika digabungkan dengan dengan masa pengabdian di sekolah yang lama, yang bersangkutan sudah lebih dari 2 tahun mengajar,” terang Dominggus.


Ket. Foto : Anggota komisi IV, Melky Nenometa 

Sementara itu, Anggota Komisi VI, Melky Nenometa meminta pemda harus menjatuhkan Sanksi tegas kepada para kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurigaan dalam memanipulasi SPTJM maupun dapodik sekolah.
“ Kepala sekolah yang terbukti berbuat curang harus diberikan sanksi tegas. Bila perlu dicopot,” pinta politisi PKB ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD TTS, Yoksan Benu menyinggung terkait perilaku oknum operator sekolah maupun dinas yang bertindak melebih kepala sekolah maupun kepala dinas. Oleh sebab itu, dirinya meminta Dinas Pendidikan harus memperkuat pengawasan dan menertibkan operator yang bertindak melebihi kepala sekolah maupun dinas.
“ Ini saya lihat, dan orang ada bicara kalau ada oknum operator yang bertindak melebih kepala sekolah bahkan Kadis. Oknum-oknum ini bahkan mengklaim jika semua mereka yang atur. Ini tolong diterbitkan pak Kadis,” pinta politisi Golkar ini.
Ada oknum operator yang nakal tak dibantah oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Musa Benu.
Oleh sebab itu, kedepan pihaknya akan memperkuat pengawasan kepada operator.
“ Memang ada oknum operator dapodik yang nakal. Ini saya dapati sendiri beberapa waktu lalu saat proses seleksi P3K. Ada sejumlah orang ketemu operator dapodik di dinas untuk merubah data dapodik dan dalam hitungan 1 atau 2 jam memang data dapodik berubah. Dua operator dinas itu sudah kena teguran dan jika masih mengulangi perbuatan maka itu jadi tanggungjawab sendiri,” tegas Musa.
Diberitakan sebelumnya, Praktek kotor menitipkan nama ke Dapodik sekolah negeri demi bisa mengikuti seleksi P3K kembali terjadi. Kali ini, Praktek kotor tersebut terjadi di SD Inpres Kilobesa.
Ada empat guru honorer swasta yang namanya dititip pada Dapodik SD Inpres Kilobesa untuk bisa memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K.
Praktek kotor ini, lalu diadukan para guru honorer SD Inpres Kilobesa ke Komisi IV DPRD TTS, Rabu 8 Januari 2025.
“ Ada empat guru atas nama Adelmi Lassa, Deci Neolaka, Wilhelmina Tlonaen dan Marisa Nope mereka tidak pernah mengajar di SD Inpres Kilobesa tapi anehnya nama mereka ada di Dapodik sekolah kami. Kami bawa bukti absen sekolah dimana mereka empat orang ini memang tidak pernah mengajar di sekolah kami. Mereka empat itu mengajar di sekolah swasta tapi demi bisa ikut seleksi P3K mereka titip nama di Dapodik sekolah kami,” keluh salah satu guru honorer yang minta namanya jangan ditulis.(DK)

Example 300250
Example 120x600