Ket foto : Konferensi pers di Lobi Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda NTT, Jumat (30/10/2026
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | KUPANG – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengungkap perkembangan penanganan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri yang menyeret Bripka HRO, anggota Polres Timor Tengah Selatan (TTS), terkait dugaan penipuan berkedok menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota Polri.
Dalam konferensi pers di Lobi Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda NTT, Jumat (30/10/2026), Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTT memaparkan hasil pemeriksaan terhadap lima orang yang disebut sebagai korban serta penelusuran aliran dana dalam perkara tersebut.
Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., didampingi Kabidpropam Polda NTT, AKBP Muhammad Andra Wardhana, S.H., S.I.K., M.Tr.Opsla, menjelaskan bahwa konferensi pers tersebut merupakan bentuk keterbukaan institusi dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.
Polda NTT menegaskan tidak akan menoleransi setiap bentuk penyimpangan yang mencederai integritas institusi, termasuk praktik yang mencatut nama pejabat untuk menjanjikan kelulusan dalam proses penerimaan anggota Polri.
“Polda Nusa Tenggara Timur tidak akan pernah menutup-nutupi segala bentuk penyimpangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Henry.
Dalam pemaparan hasil pemeriksaan, Kabidpropam Polda NTT, AKBP Muhammad Andra Wardhana, menyampaikan bahwa pihaknya telah memeriksa lima orang berinisial OLM, LP, LM, GUS, dan DA.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, kelima orang tersebut mengaku menyerahkan sejumlah uang kepada Bripka HRO setelah dijanjikan dapat memperoleh kuota khusus dalam proses penerimaan anggota Polri.
Bidpropam kemudian menelusuri aliran dana melalui pemeriksaan bukti transaksi, termasuk rekening koran atas nama Bripka HRO.
Hasil penelusuran sementara menunjukkan bahwa dana yang berasal dari para korban masuk ke rekening pribadi terduga pelanggar, baik melalui transfer maupun penyerahan secara langsung.
Menurut Andra, berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh sejauh ini, pihaknya belum menemukan aliran dana kepada pejabat Polda NTT maupun seseorang berinisial AN yang sebelumnya turut disebut dalam perkara tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, uang yang diterima diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk aktivitas judi online.
“Seluruh dana murni habis digunakan terduga untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini sejauh ini yang bisa kita buktikan adalah digunakan untuk permainan judi online,” jelas Andra.
Selain menelusuri aliran dana, Bidpropam Polda NTT juga mengungkap keterangan mengenai tiga anggota Polri lainnya yang disebut dalam pemeriksaan terkait upaya mencari calon korban.Ketiga anggota tersebut masing-masing berinisial Bripka OK, Aipda Y, dan Aipda YB.
Menurut pemaparan Kabidpropam, nama ketiganya muncul berdasarkan keterangan dan pengakuan Bripka HRO terkait ajakan kepada calon korban dengan mengklaim memiliki koneksi khusus untuk menyediakan kuota penerimaan anggota Polri.
Meski demikian, informasi mengenai ketiga anggota tersebut masih menjadi bagian dari proses penanganan internal. Tindak lanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Penyebutan nama maupun inisial dalam pemeriksaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pelanggaran. Status dan tanggung jawab masing-masing pihak perlu ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.
Dalam konferensi pers tersebut, Bidpropam Polda NTT menegaskan bahwa hasil pemeriksaan sementara belum menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan pejabat Polda NTT dalam dugaan praktik yang dilakukan Bripka HRO.
Berdasarkan keterangan lima orang yang diperiksa, tidak satu pun menyatakan pernah melihat atau mendengar secara langsung keterlibatan pejabat Polda NTT dalam praktik tersebut.
Keyakinan para korban mengenai adanya jalur khusus atau koneksi dengan pejabat di lingkungan sumber daya manusia (SDM) Polda NTT, menurut penjelasan Kabidpropam, berasal dari pernyataan Bripka HRO sendiri.
Polda NTT menyatakan penanganan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri tetap berjalan. Setiap informasi maupun fakta baru yang ditemukan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, kembali menegaskan komitmen Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., untuk menjaga integritas seluruh tahapan penerimaan anggota Polri.
Ia menjelaskan bahwa proses seleksi mengedepankan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.
Menurut Henry, seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan internal maupun eksternal.
Penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) juga menjadi bagian dari upaya menjaga keterbukaan proses seleksi, termasuk melalui penyampaian hasil ujian secara langsung pada layar monitor.
Karena itu, masyarakat, khususnya orang tua dan keluarga yang memiliki anak ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri, diimbau agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur khusus dengan imbalan uang.
“Seleksi Polri gratis, transparan, dan mengandalkan kemampuan diri sendiri,” tegas Henry.
Polda NTT berharap masyarakat turut mengawasi proses penerimaan anggota Polri serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan praktik percaloan atau penyimpangan lainnya.
Melalui penanganan perkara ini, Polda NTT menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan penindakan terhadap setiap pelanggaran merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.(Sumber: Tribrata News Polda NTT)
