Ket foto : PPK Proyek SPAM Desa Naukae,Benny Missa
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Proyek pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan nilai sekitar Rp3,2 miliar, mendapat sorotan dari masyarakat.
Proyek yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Naukae dan Desa Tetaf itu disebut warga belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
Pasalnya, warga mengaku air dari fasilitas SPAM tersebut hanya mengalir saat dilakukan uji coba. Setelah itu, air disebut tidak lagi mengalir hingga sekarang.
Proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2024 oleh CV Radit Jaguar. Provisional Hand Over (PHO) disebut dilakukan pada akhir 2024, sedangkan Final Hand Over (FHO) dilaksanakan pada tahun 2025.
Salah seorang warga Desa Tetaf, Ande Lay, mengatakan masyarakat sudah cukup lama menunggu agar fasilitas SPAM tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Menurut Ande, air hanya sempat mengalir ketika dilakukan uji coba sekitar Februari atau Maret 2025. Setelah itu, air tidak lagi mengalir secara normal.
“Sejak tahun 2025 air hanya jalan saat uji coba sekitar bulan Februari atau Maret 2025. Setelah itu air tidak pernah mengalir,” kata Ande kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Ia mengaku kecewa karena pembangunan jaringan perpipaan tersebut belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Jujur, kami anggap ini program pipa masuk kampung, bukan air masuk kampung,” ujarnya.
Ande juga mempertanyakan alasan proses penyerahan aset yang disebut masih menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan SPAM tersebut.
Menurut dia, persoalan administrasi dan serah terima aset tidak seharusnya membuat masyarakat terus menunggu tanpa kepastian kapan air dapat kembali mengalir.
“Masak hanya alasan serah terima sampai sudah mau berulang. Yang kedua, 15 November ini sudah berulang tahun,” katanya.
Karena kecewa, Ande menyebut masyarakat Desa Tetaf bahkan berencana membongkar jaringan pipa dan meteran yang telah terpasang apabila tidak ada kepastian mengenai keberlanjutan pengelolaan SPAM tersebut.
“Kami masyarakat Tetaf berencana bongkar pipa dan meteran untuk antar kembali ke dinas. Daripada dipasang untuk hiasan halaman rumah,” tegasnya.
Ia menyebut jumlah meteran yang telah terpasang mencapai sekitar 250 unit, dengan rincian 150 unit untuk wilayah Tetaf dan 100 unit untuk Naukae.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Benny Missa, menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan proses penataan terkait pengelolaan dan penyerahan aset SPAM tersebut.
Benny mengatakan, sebelumnya telah dilakukan pembahasan antara pihak terkait, termasuk PRKP dan Asisten II, terkait rencana penyerahan pengelolaan kepada Perumda Air Minum.
Menurut dia, berdasarkan rencana awal, setelah proyek selesai dan melalui seluruh proses administrasi, pengelolaan SPAM tersebut akan diserahkan kepada Perumda.
“Perumda kemarin rapat dengan PRKP, dengan Ibu Asisten II, untuk penyerahan. Pengelolaan ini setelah FHO kemarin harus kita serahkan ke Perumda sesuai dengan rencana awal,” jelas Benny.
Namun, proses penyerahan tersebut membutuhkan sejumlah tahapan administrasi, termasuk penataan status aset dan koordinasi dengan instansi terkait.
Benny menjelaskan, apabila aset diserahkan kepada desa, proses administrasinya berbeda. Sementara jika aset akan dikelola oleh Perumda, diperlukan mekanisme penyerahan aset yang harus dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Ia menyebut proses tersebut masih harus dikoordinasikan, termasuk dengan bagian yang menangani aset dan sumber daya air.
Benny juga mengatakan rencana penyerahan aset akan dilakukan melalui pemerintah daerah dan selanjutnya pengelolaan diarahkan kepada Perumda.
“Di PRKP itu sudah akan rapat untuk diserahkan. Penyerahan ini akan dilakukan oleh Bupati. Bupati yang menyerahkan aset ke PRKP,” katanya.
Menurut Benny, setelah proses penyerahan selesai, status dan pengelolaan aset akan beralih sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Terkait informasi warga bahwa air tidak lagi mengalir, Benny mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya dari jaringan SPAM tersebut.
Ia mengaku selama ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai adanya kerusakan pada fasilitas tersebut.
“Selama belum ada laporan dari masyarakat ke kita bahwa ada kerusakan ini, kami anggap bahwa dia tetap berfungsi,” jelasnya.
Namun, setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait kondisi SPAM, pihaknya akan melakukan pengecekan bersama penyedia pekerjaan.
“Kita dapat informasi, mungkin besok pagi kita bisa sampai di lokasi. Kita pastikan,” katanya.
Benny menegaskan, pengecekan diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan yang terjadi berkaitan dengan sumber air, pompa, jaringan perpipaan, reservoir, maupun bagian lain dari sistem SPAM.
Ia juga menyebut selama masa pengelolaan sementara, masyarakat masih ikut menjaga dan memanfaatkan jaringan tersebut sambil menunggu proses penyerahan kepada pihak pengelola.
Dengan nilai proyek sekitar Rp3,2 miliar, masyarakat berharap pemerintah segera memastikan kondisi sebenarnya dari fasilitas SPAM tersebut, sekaligus memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaannya.
Bagi warga, pembangunan SPAM tidak cukup hanya sampai pada penyelesaian pekerjaan fisik dan proses serah terima aset. Yang lebih penting, fasilitas tersebut harus benar-benar berfungsi dan mampu mengalirkan air bersih kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat.(Sys/ST)
