Ket foto ; Ketua Pengkab Taekwondo Indonesia,Kabupaten TTS Yupik Boimau
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Perjuangan atlet taekwondo Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VIII NTT 2026 di Kota Kupang diwarnai keterbatasan anggaran.
Demi membawa nama Kabupaten TTS di ajang olahraga tingkat provinsi, tiga atlet terpaksa menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kupang. Sementara tiga atlet lainnya menggunakan kendaraan travel.
Perjuangan tersebut menjadi gambaran semangat para atlet pelajar yang tetap berupaya mengikuti kompetisi meski harus menghadapi keterbatasan biaya keberangkatan.
Ketua Pengkab Taekwondo Indonesia (TI) TTS, Yupik S. F. Boimau, S.Pd., mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam memberangkatkan atlet mengikuti POPDA VIII NTT yang berlangsung pada 22–26 Oktober 2026.
Menurut Yupik, awalnya terdapat tujuh atlet yang mengikuti proses seleksi administrasi. Namun, hanya enam atlet yang direncanakan berangkat ke Kota Kupang. Satu atlet lainnya batal mengikuti kejuaraan karena orang tuanya terkendala biaya dan tidak menyetujui keberangkatan.
“Persiapan sudah dilakukan selama kurang lebih satu bulan, baik secara fisik maupun mental. Anak-anak punya semangat yang tinggi untuk bertanding, tetapi kami terkendala anggaran,” ungkap Yupik saat diwawancarai, Jumat (23/10/2026).
Setibanya di Kota Kupang, keenam atlet tersebut langsung mengikuti technical meeting (TM) dan penimbangan berat badan sebagai bagian dari tahapan sebelum pertandingan.
Yupik menjelaskan, pihaknya berupaya mencari berbagai cara agar para atlet tetap dapat berpartisipasi meskipun dukungan anggaran belum memadai.
Ia mengatakan, dana yang tersedia berasal dari sisa dana hibah dan iuran kas dengan jumlah keseluruhan lebih dari Rp3 juta. Dari dana tersebut, sekitar Rp1,4 juta digunakan untuk membantu kebutuhan perjalanan para atlet.
Meski demikian, keterbatasan dana membuat pihaknya harus menyesuaikan kebutuhan keberangkatan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
“Kami menggunakan sisa dana hibah dan iuran dari kas yang ada untuk membantu anak-anak. Dana yang ada di kas hanya sekitar Rp3 juta lebih, sehingga kami harus menyesuaikan dengan kemampuan yang ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten TTS untuk memperoleh informasi mengenai dukungan anggaran bagi atlet yang mengikuti POPDA.
Namun, menurut Yupik, pihaknya mendapat informasi bahwa anggaran untuk kebutuhan tersebut tidak tersedia.
“Kami pikir setiap cabang olahraga mendapat dana hibah setiap tahun. Biasanya kami berharap ada dukungan sekitar Rp5 juta untuk cabang olahraga, tetapi ketika kami tanyakan, disampaikan bahwa anggarannya tidak ada,” ujarnya.
Yupik juga menyebutkan bahwa pada pelaksanaan tahun sebelumnya, keberangkatan atlet turut mengandalkan sumbangan.
Menurutnya, dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar proses pembinaan dan partisipasi atlet pelajar dalam kompetisi resmi tidak terus terkendala persoalan biaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS, Wilgo Nenometa, saat dikonfirmasi pada Jumat (23/10/2026), mengatakan bahwa dukungan anggaran untuk kegiatan olahraga dimaksud melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), bukan Dispora.
Wilgo mempersilakan media untuk mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak KONI TTS.
Media ini kemudian berupaya menghubungi Sekretaris KONI TTS, Yeskial Boimau, untuk meminta penjelasan terkait dukungan anggaran bagi atlet taekwondo yang mengikuti POPDA VIII NTT 2026.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima melalui layanan WhatsApp.
Perjuangan enam atlet taekwondo TTS ini menjadi perhatian karena POPDA bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan juga kesempatan bagi atlet pelajar untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan membawa nama daerah di tingkat provinsi.
Semangat para atlet yang tetap berangkat di tengah keterbatasan biaya diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pihak terkait. Dukungan yang memadai diperlukan agar pembinaan atlet pelajar dapat berjalan berkelanjutan dan kesempatan meraih prestasi tidak terhambat persoalan pendanaan.(Sys/ST)
