Ket. Foto: Pj Bupati TTS, Edison Sipa saat memberikan keterangan kepada awak media
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Realisasi target pendapatan asli daerah (PAD) masih jadi pekerjaan rumah (PR) untuk Pemda TTS di tahun 2025. Pasalnya, realisasi PAD di tahun 2024 baru menyentuh angka 51,77 persen atau 51 miliar lebih dari target 100 miliar. Bahkan, hanya ada 1 OPD yang mampu melewati target yang diberikan yaitu, Bapenda.
Kepada awak media Senin 6 Januari 2025 di halaman kantor Bupati TTS, Pj Bupati, Edison Sipa mengatakan, salah satu penyebab realisasi PAD kurang maksimal di tahun 2025 adalah karena dana kapitasi yang dahulunya masuk sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah, kini telah berubah menjadi pendapat yang sah.
Dimana dengan berlakunya sistem Universal Health Coverage (UHC) maka tidak ada lagi retribusi layanan kesehatan karena semua sudah gratis.
“ Ada 17 miliar dana kapitasi yang dahulunya masuk sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah (masuk sebagai PAD) kini tidak lagi dengan berlakunya sistem UHC,” ungkap Sipa.
Dirinya mengaku, mayoritas OPD belum mampu mencapai target PAD yang diberikan. Hanya BAPENDA yang mampu melewati target yang diberikan.
Oleh sebab itu, di tahun 2025 dibutuhkan kerja keras dan inovasi guna mencapai target yang diberikan.
“ Target PAD kita di tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100 miliar. Oleh sebab itu dibutuhkan terobosan dan inovasi dari masing-masing OPD untuk bisa mencapai target PAD yang diberikan,” ujarnya.
Terpisah, anggota DPRD TTS yang juga politisi Partai NASDEM, Marcu Mbau mendorong Pemda TTS untuk melakukan inovasi dan bekerja ekstra guna mencapai target PAD yang sudah ditetapkan bersama DPRD TTS. Selain itu, dirinya mendorong PJ Bupati untuk memberikan reward dan punishment bagi masing-masing OPD.
“ Bagi OPD yang mampu mencapai target harus ada reward khusus yang diberikan sehingga OPD tersebut bersemangat untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasinya. Sedangkan OPD yang realisasinya rendah apa lagi di bawah 50 persen harus ada hukuman yang diberikan,” pinta Marcu.
Ia berharap di tahun 2025 Pemda mampu mencapai target PAD minimal di angka 80 persen.
Hal ini akan memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah.
“ PAD kita harus ditingkatkan realisasinya. Minimal ada di angka 80 persen. Hal ini penting untuk mendongkrak pembangunan di daerah,” terangnya. (DK)
