Ket. Foto : Nampak Buce Lioe sedang berbicara dalam konsilidasi awal bersama DPC Demokrat Kab TTS
Laporan Reporter SUARA TTS. COM, DionKota
SUARA TTS. COM | SOE – Cakada Kabupaten TTS, Buce Lioe dan Army Konay, Kamis 19 September 2024 menyambangi Sekertariat DPC Partai Demokrat Kabupaten TTS guna melakukan konsolidasi. Kedatangan Keduanya disambut ketua DPC Demokrat, Beny Banamtuan, pengurus serta fraksi Demokrat DPRD TTS.
Dalam konsilidasi tersebut, para pengurus dan fraksi Demokrat diberikan kesempatan untuk memberikan saran maupun kritik untuk paket yang dikenal dengan nama Paket Bumy ini.
Pengurus Demokrat menyentil terkait tata birokrasi yang selama ini dinilai hanya mengutamakan kedekatan dan marga tertentu. Oleh sebab itu, mereka berharap, jika terpilih nantinya, Paket Bumy harus berani berbeda.
“ Jangan Bupati marga apa, nanti pejabatnya mayoritas marga itu. Atau siapa yang dekat bupati, dia yang nanti dapat jabatan. Urus birokrasi tidak boleh begitu. Pasang orang itu harus lihat kemampuan jangan lihat marga. Kasihan orang yang marga beda, karena tidak bisa dapat jabatan, padahal sebenarnya orang itu punya kemampuan. Kami minta Paket Bumy jika terpilih harus berani berbeda,” pinta salah satu pengurus Demokrat.
Menyikapi hal itu, Buce secara tegas meminta agar dirinya jangan disamakan dengan yang lain. Buce mengaku, dalam melakukan penataan birokrasi ada dua hal yang harus dilihat. Pertama, kebutuhan organisasi/OPD dan kedua kemampuan orang.
“ Saya ini lama bekerja di PLN. Di PLN tidak ada istilah pasang orang pakai lihat marga apa. Yang dilihat hanya dua, butuhnya apa? Dan siapa yang punya kemampuan sesuai. Saya tegaskan, jika terpilih, dalam penataan birokrasi saya bersama Pak Army sudah sepakat yang dilihat hanya dua hal itu, tidak ada istilah harus lihat marganya apa,” tegas Buce disambut tepuk tangan.
Sekertaris DPC Demokrat, Yudit Selan juga menyentil hubungan bupati dan DPRD TTS yang dinilai 5 tahun terakhir tidak harmonis, bahkan berujung saling lapor ke Polres TTS. Tak hanya itu, bahkan diujung masa jabatan, Bupati sampai mengeluarkan Perkada untuk penetapan APBD Perubahan 2023.
“ Kalau DPRD kritik kebijakan bupati atau kinerja bupati itu bukan berarti tidak suka bupati. Tapi kritik DPRD itu untuk kebaikan daerah ini. Jangan DPRD kritik lalu bilang DPRD tidak suka bupati, itu salah. Jadi kalau paket Bumy terpilih pimpin daerah ini jangan seperti itu. Harus rangkul semua pihak, forkopimda termaksud DPRD. Jangan posisikan DPRD seperti musuh,” pinta Yudit.
Menanggapi pernyataan tersebut, Buce mengaku bingung kenapa di Kabupaten TTS bisa seperti itu. Di daerah lain, bahkan di tingkat Propinsi, hubungan kepala daerah (gubernur) dengan DPRD sangat baik.
Tak hanya dengan DPRD, dengan forkopimda pun hubungan sangat baik. Hal ini sangat penting dalam menjaga roda pemerintah dan pertumbuhan ekonomi .
“ Saya bingung kenapa di Kabupaten TTS ini agak lain. Di daerah lain itu, kepala daerah dengan forkopimda dan DPRD itu hubungan sangat baik sekali. Saya belajar dari mantan bupati Sumba Timur, Mehang Kunda. Itu bupati menurut saya hebat, karena semua stakeholder terkait dirangkul. Mulai dari DPRD, forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, tokoh pemuda sampai wartawan juga dirangkul. Sehingga roda pemerintahan dan ekonomi berjalan dengan baik. Saya dan pak Army sudah sepakat harus seperti itu jika kelak dipercaya pimpin daerah ini,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPC Partai Demokrat Kabupaten TTS menggelar konsilidasi awal jajaran pengurus DPC dan Fraksi Demokrat bersama Calon kepala daerah (Cakada), Buce Lioe dan Army Konay atau yang dikenal dengan Paket Bumy, Kamis 19 September 2024 di kantor Sekertariat Demokrat. Dalam konsolidasi awal tersebut, Paket Bumy diberikan kesempatan untuk memaparkan visi misi, dan pengurus serta fraksi Demokrat diberikan ruang untuk memberikan masukan serta menyampaikan strategi guna pemenangan paket Bumy di 27 November mendatang.
Dalam moment tersebut, Ketua DPC Demokrat Kabupaten TTS, Beny Banamtuan menegaskan, seluruh mesin partai Demokrat akan bergerak memenangkan paket Bumy. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesamaan persepsi baik tentang visi misi maupun tentang kerja-kerja politik dalam langkah pemenangan paket Bumy. (DK)
